Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habiburokhman Ingatkan FPI Waspada agar Tak Ditunggangi Pihak Asing

Kompas.com - 27/12/2020, 11:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengingatkan Front Pembela Islam (FPI) supaya waspada terhadap pihak asing yang ingin memanfaatkan kasus tewasnya enam laskar FPI. 

"Saya pikir teman-teman FPI mesti waspada jangan sampai persoalan ini ditunggangi pihak luar, dalam hal ini mungkin saja pemerintahan lain yang akan mengambil keuntungan," ujar Habiburokhman dalam webinar, Minggu (27/12/2020)

Habiburokhman menilai, pendekatan pihak asing menandakan adanya tujuan mengeruk keuntungan dari polemik yang tengah dihadapi FPI.

Baca juga: Dalami Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM Gali Keterangan Personel Polda Metro

Sebaliknya, kehadiran mereka justru tidak mempunyai keuntungan sama sekali untuk FPI.

Ia yakin bahwa pihak asing tidak mempunyai niat baik terhadap permasalahan yang sedang menimpa FPI.

"Yang paling mungkin justru ada tendensi bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka, bukan keuntungan FPI, bukan keuntungan keluarga. Kita sudah hatam soal-soal begini. Baik di Indonesia maupun di kasus lain," kata Habiburokhman.

Terkait campur tangan pihak asing ini, Habiburokhman mencontohkan bagaimana keterlibat pihak luar dalam memanfaatkan dinamika 1998.

Saat itu, banyak di antara kelompok aktivis yang mendapat undangan ke sejumlah kedutaan, di antaranya Amerika Serikat.

Akan tetapi, pendekatan pihak asing saat itu pada akhirnya hanya berupaya mengambil keuntungan di atas konflik yang membara.

"Teman-teman waktu itu kayak bangga diundang ke Kedutaan Amerika, diundang ke kedutaan ini dan sebagainya," kata dia.

"Yang ada adalah mengambil keuntungan di atas konflik yang terjadi," ucap dia.

Baca juga: Komnas HAM Bakal Periksa Laskar FPI yang Bentrok dengan Polisi

Habiburokhman juga mengingatkan FPI supaya tidak mudah menyambut pihak luar.

Ia yakin kasus tewasnya enam laskar FPI bisa diselesaikan oleh orang Indonesia sendiri, tanpa ada keterlibatan pihak luar.

"Jangan libatkan pihak lain di luar kita. Akan lebih runyam, akan lebih kacau. Pada akhirnya kita sendiri yang akan rugi," kata dia.

Pada Minggu (20/12/2020), Kementerian Luar Negeri memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk dimintai klarifikasi sekaligus menyampaikan protes atas aktivitas salah satu stafnya yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta.

Pihak Perwakilan Kedutaan Jerman pun melayangkan permintaan maafnya atas kehadiran salah seorang stafnya di Petamburan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com