Soal Abdul Mu’ti Tolak Jadi Wamendikbud, Ini Kata Ketua Komisi X

Kompas.com - 23/12/2020, 20:37 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABISekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020)
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku, kurang mengetahui secara pasti alasan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menolak dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).

“Saya enggak tahu persis ya suasana batinnya kayak apa, terkait dengan pak Mu’ti yang enggak jadi (Wamendikbud),” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

Kendati demikian, Huda memiliki catatan terkait alasan perlu adanya Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski demikian, ia mengatakan, nomenklatur Wamendikbud telah disiapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Bahkan, beleid itu telah disiapkan sebelum Mendikbud saat ini, Nadiem Makarim, dilantik menjadi menteri.

“Presiden sejak awal sudah mengandaikan ada pos untuk Wamen,” kata Huda.

Baca juga: Sekum PP Muhammadiyah Tolak Jabatan Wamendikbud, Ini Alasannya

Ia menambahkan, penambahan posisi wamen diperlukan lanntaran sebagai rumah besar penyelenggara pendidikan, Kemendibud memiliki rentang kendali yang sangat luas. 

Oleh karena itu, penting untuk dipastikan agar sinergi antar dinas pendidikan di kabupaten/kota maupun provinsi dapat berjalan secara intensif.

“Bagaimana berkolaborasi dengan mereka, bagaimana kebijakan dari kemendikbud pusat supaya tidak ada gap, tidak ada delay dan seterusnya,” ucap Huda.

Apalagi, dengan dileburnya Kemendikbud dengan Pendidikan Tinggi (dikti) maka menambah juga tusi atau tugas dan fungsi dari Kemendikbud.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X