Kompas.com - 23/12/2020, 08:18 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEVPresiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
|
Editor Krisiandi


JAKARTA, KOMPAS.com – Perombakan (reshuffle) kabinet yang dinanti publik akhirnya terjadi. Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama menteri barunya di Kabinet indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Isu reshuffle kabinet menguat setelah kedua mantan menteri Jokowi yakni eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan reshuffle muncul dari partai oposisi hingga koalisi pemerintah. Mereka menilai penetapan tersangka dua menteri Jokowi itu menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju sekaligus melakukan reshuffle.

Baca juga: Pagi Ini, Jokowi Dijadwalkan Lantik 6 Menteri Baru Hasil Reshuffle

Mereka bahkan mengusulkan reshuffle tak terbatas di dua kementerian yang menterinya dicokok KPK, tetapi juga di kementerian lain yang kinerjanya dianggap tak optimal.

Kendati demikian tak mudah bagi Jokowi memutuskan reshuffle kabinet lantaran kedua menteri yang dicokok KPK merupakan menteri dari partai dengan suara terbesar di koalisi pemerintahan yakni PDI-P (Juliari Batubara) dan Gerindra (Edhy Prabowo).

Butuh waktu 17 hari bagi Jokowi untuk mengumumkan para pembantu barunya di kabinet setelah Juliairi Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Seolah mendengar aspirasi para partai koalisi, Jokowi pun merombak kabinetnya tak sebatas di Kementerian Sosial serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia merombak enam kementerian sekaligus.

Keenam nama yang diumumkan Jokowi sebagai pembantu barunya yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, dan Dubes RI untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi, satu per satu mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa siang.

Baca juga: Jadi Menteri Jokowi, Risma: Tugas sebagai Mensos Tanggung Jawabnya Berat

Sorenya, Jokowi lalu mengumukan keenam pembantu barunya di beranda Istana Merdeka.

“Pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” kata Jokowi memulai pengumumannya.

Pertama, Jokowi mengumumkan penunjukkan Risma sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.

Begitu namanya dipanggil Jokowi, Risma pun keluar dari dalam ke beranda Istana Merdeka. Berikutnya Jokowi memanggil nama Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X