Salin Artikel

Reshuffle Kabinet yang Akhirnya Terjadi…

Isu reshuffle kabinet menguat setelah kedua mantan menteri Jokowi yakni eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan reshuffle muncul dari partai oposisi hingga koalisi pemerintah. Mereka menilai penetapan tersangka dua menteri Jokowi itu menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju sekaligus melakukan reshuffle.

Mereka bahkan mengusulkan reshuffle tak terbatas di dua kementerian yang menterinya dicokok KPK, tetapi juga di kementerian lain yang kinerjanya dianggap tak optimal.

Kendati demikian tak mudah bagi Jokowi memutuskan reshuffle kabinet lantaran kedua menteri yang dicokok KPK merupakan menteri dari partai dengan suara terbesar di koalisi pemerintahan yakni PDI-P (Juliari Batubara) dan Gerindra (Edhy Prabowo).

Butuh waktu 17 hari bagi Jokowi untuk mengumumkan para pembantu barunya di kabinet setelah Juliairi Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Seolah mendengar aspirasi para partai koalisi, Jokowi pun merombak kabinetnya tak sebatas di Kementerian Sosial serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia merombak enam kementerian sekaligus.

Keenam nama yang diumumkan Jokowi sebagai pembantu barunya yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, dan Dubes RI untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi, satu per satu mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa siang.

Sorenya, Jokowi lalu mengumukan keenam pembantu barunya di beranda Istana Merdeka.

“Pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” kata Jokowi memulai pengumumannya.

Pertama, Jokowi mengumumkan penunjukkan Risma sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.

Begitu namanya dipanggil Jokowi, Risma pun keluar dari dalam ke beranda Istana Merdeka. Berikutnya Jokowi memanggil nama Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Selanjutnya Jokowi memanggil nama Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Lalu, Jokowi memanggil nama Yaqut sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Kemudian nama Trenggono yang dipanggil sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.

Terakhir, Kepala Negara menyebut nama Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

Keenam nama tersebut keluar satu per satu secara bergantian begitu namanya dipanggil Jokowi. Mereka semua kompak mengenakan jaket biru, kemeja putih, dan celana panjang hitam.

Ketiga menteri yang merupakan kader partai yakni Risma (PDI-P), Yaqut (PKB), dan Sandiaga (Gerindra). Adapun selain merepresentasikan PKB, Yaqut juga merepresentasikan Nahdlatul Ulama yang biasanya mendapat pos kementerian agama dalam beberapa kali periode pemerintahan.

Sementara itu tiga menteri yang berasal dari kalangan profesional ialah Budi Gunadi, Lutfi, dan Trenggono.

Budi Gunadi sebelumnya malang melintang di dunia perbankan. Ia pernah menjabat Direktur Utama Bank Mandiri. Selain itu Budi Gunadi juga pernah menjabat Direktur Utama PT Inalum.

Sedangkan Lutfi merupakan seorang pengusaha. Ia bersama Menteri BUMN Erick Thohir, pernah mendirikan Mahaka Group. Lutfi juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun Trenggono merupakan seorang pengusaha di bidang telekomunikasi. Trenggono juga tercatat sebagai bendahara tim kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Bahkan Trenggono menjadi bendahara tim kampanye Jokowi sejak pengusaha mebel itu mencalonkan diri di Pilkada Solo 2005.

Janji para menteri baru

Usai namanya disebut satu per satu oleh Jokowi, keenam menteri baru itu memberikan pidato singkat yang sebagian berisi janji mereka untuk bekerja sekeras mungkin dalam mengemban amanah jabatan.

Risma misalnya, menjanjikan perbaikan data penerima manfaat di Kementerian Sosial serta menjanjikan banyaknya program pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Sandiaga berjanji mengangkat kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang hancur lebur akibat pandemi Covid-19.

“Jutaan lapangan pekerjaan yang di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif berjumlah belasan mungkin puluhan juta harus kita selamatkan,” ujar Sandiaga.

Sementara itu Yaqut menjanjikan akan menciptakan situasi kehidupan beragama yang penuh dengan kedamaian dan toleransi.

Ia pun berjanji untuk menghilangkan praktik-praktik keagamaan terselubung yang sejatinya beragenda politik.

“Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik baik untuk menentang pemerintah atau merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan yang lain,” kata Yaqut.

“Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama membawa nilai kebaikan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara,” tutur dia.

Berikutnya Trenggono menjanjikan pengelolaan sumber daya laut dan perairan Indonesia menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya.

Sedangkan Lutfi menjanjikan proses perdagangan yang transparan sehingga perekonomian Indonesia menjadi efisien.

Adapun Budi Gunadi menjanjikan proses kerja yang inklusif dan melibatkan semua pihak di Kementerian Kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19. Ia pun mencita-citakan sistem layanan kesehatan publik yang prima sehingga mampu menghadapi pandemi lainnya yang mengintai.

“Saya percaya kalau kita bersatu bersama dengan asosiasi, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh komponen bangsa yang ada, kita bisa membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi masalah SARS-Cov-2 ini,” kata Budi Gunadi.

“Dan kita juga bisa mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang siap, kuat, mumpuni, agar generasi sesudah kita bisa menghadapi SARS-Cov-3 atau SARS-Cov lainnya yang kita tidak tahu kapan datangnya,” tutur Budi Gunadi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/23/08184071/reshuffle-kabinet-yang-akhirnya-terjadi

Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke