Maruf Amin: Indikator Kesehatan Indonesia Masih Tertinggal Dibanding Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengakui indikator kesehatan nasional masih tertinggal dengan negara-negara lain.

Untuk itu, ia menekankan perlunya semua pihak bersama-sama kerja keras dalam memperbaikinya.

"Saya melihat bahwa masih perlu upaya yang lebih keras lagi untuk mengejar indikator kerja kesehatan utama kita yang masih tertinggal dari berbagai negara lain," ujar Maruf saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Tahun 2020 pada Jumat (18/12/2020).

Maruf menjelaskan, berdasarkan laporan World Health Statistic yang diterbitkan WHO pada 2020, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 177 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Menkes: Masalah Kesehatan Indonesia adalah Stunting dan Kematian Ibu-Anak

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka kematian ibu melahirkan di Malaysia, yakni 29 per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara di Thailand 37 per 100.000 kelahiran hidup dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup.

Begitu juga dengan tingkat kematian balita di Indonesia yang menembus 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Di Malaysia hanya menembus 8 per 1.000 kelahiran hidup, Thailand 9 per 1.000 kelahiran hidup, dan Vietnam 21 per 1.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Begini Cara Desa Peninggaran Minimalkan Risiko Kematian Ibu Melahirkan

Masih dalam laporan tersebut, Maruf menuturkan, prevalensi penyakit TBC dan malaria di Indonesia menempati tingkat teratas dibanding negara tetangga. Begitu pula prevalensi balita stanting juga dianggap masih tinggi.

Maruf menyadari bahwa pencapaian indikator kesehatan tersebut tidak semata-mata tugas para dokter dan tenaga kesehatan. Karena, sifatnya yang multidimensi.

Sehingga, hal itu pun memerlukan upaya dari seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan capaian kesehatan sesuai yang diharapkan.

Untuk itu, dalam forum tersebut, Maruf pun menekankan supaya jajaran IDI turut berkontribusi menciptakan pemenuhan dokter di dalam negeri.

"Namun, setidaknya IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia," terang dia.