Klaim Sukses Pilkada 2020, Evaluasi Tetap Diperlukan

Menurut pemantauan Satgas, secara umum kepatuhan masyarakat menjaga jarak saat 9 Desember melonjak hingga 94,69 persen. Sementara itu, pada 8 Desember hanya 81,69 persen dan pada 10 Desember 81,19 persen.

Baca juga: Anggap Protokol Kesehatan Berjalan Baik, Ombudsman Apresiasi Penyelenggara Pilkada

Kemudian, kepatuhan memakai masker meningkat menjad 84,41 persen. Sehari sebelumnya, yaitu pada 8 Desember hanya 81,69 persen dan pada 10 Desember 81,19 persen.

"Jadi selama pencoblosan, ternyata kepatuhannya sangat baik. Ini sejalan dengan apa yang ditemukan teman-teman SMRC," kata Sonny dalam konferensi pers rilis survei SMRC, Kamis (17/12/2020).

Selain itu, temuan tentang tingkat kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak secara khusus di TPS juga tinggi. Satgas Penanganan Covid-19 memantau 309.139 orang.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi Satgas, tingkat kepatuhan menjaga jarak mencapai 90,77 persen dan memakai masker hingga 95,96 persen.

Survei SMRC juga menyatakan tingginya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

Disebutkan, petugas di TPS memakai masker (95 persen), memberikan sarung tangan kepada pemilih (94 persen), dan menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir (95 persen).

Baca juga: Data Sementara KPU: Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Capai 76,13 Persen

Para pemilih saat hari pemungutan suara juga dikatakan memakai masker (96 persen) dan menjaga jarak fisik (97 persen).

"Publik menilai protokol kesehatan memang dijalankan pada hari H, baik oleh pemilih maupun petugas," kata Saidiman.

Evaluasi tetap diperlukan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada pekan lalu mengingatkan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memitigasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pascapilkada. Azis meminta Satgas agar jangan sampai lengah.

"Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah di jalankan secara menyeluruh sehingga tidak memunculkan klaster baru. Untuk ini, Gugus Tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact tracing," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (10/12/2020).

Selain itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, meski pelaksanaan Pilkada 2020 terbilang sukses, DPR dan pemerintah akan menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada.

"Tentu kami akan evaluasi. Apa pun yang sudah kami lakukan ini akan tetap evaluasi," ucap Doli.

Baca juga: Komisi II DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Dia menambahkan, evaluasi Komisi II dan pemerintah tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Isu praktik politik uang hingga penyalahgunaan kekuasaan calon petahana turut menjadi catatan Komisi II.

"Karena sebetulnya masalah-masalah tanpa pandemi yang selama ini jadi masalah klasik harus tetap kita perhatikan," katanya.