Kompas.com - 17/12/2020, 17:58 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAKetua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman melaporkan data sementara rekapitulasi Pilkada Serentak 2020 mengenai capaian angka partisipasi pemilih.

Ia menyebut, angka partisipasi pemilih Pilkada 2020 untuk sementara mencapai 76,13 persen per 16 Desember 2020.

"Kami sampaikan ini data sementara ya karena rekap masih terus berlangsung sampai dengan nanti kalau selesai rekap di tingkat provinsi maka sudah tuntas 100 persen. Kita sudah simpulkan tingkat partisipasi berapa," kata Arief dalam Webinar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bertajuk "Evaluasi Pilkada dan Catatan Perbaikan" Kamis (17/12/2020).

KPU sendiri menetapkan target partisipasi pemilih nasional untuk Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 Tinggi meski di Tengah Pandemi

Adapun data yang masuk ke KPU hingga kini ada 29 provinsi dari 30 provinsi yang berpartisipasi dalam Pilkada.

Arief mengatakan, satu provinsi yang belum terekap adalah Papua karena belum menyampaikan data partisipasi pemilih sementara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika dibandingkan, lanjut dia, 29 provinsi ini berhasil melebihi pencapaian partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 yang dulu mencapai 68,82 persen.

"Membandingkan dengan 2015, karena Pilkada 2020 ini sebenarnya melaksanakan Pilkada dengan jumlah yang sama dengan Pilkada 2015. Karena siklusnya lima tahun itu. Maka daerahnya sama dengan yang menyelenggarakan Pilkada pada 2015. Kecuali ada satu tambahan yang harus mengulang kembali yaitu Kota Makassar," jelasnya.

Baca juga: Komisi II DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Dalam power point presentasinya, Arief menuliskan daerah Pemilihan Gubernur yang melebihi target nasional di antaranya Sulawesi Utara sebanyak 81,83 persen, dan Bengkulu 79,69 persen.

Sementara itu, lima besar partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilihan Bupati ada di daerah yakni Pegunungan Arfak 99,25 persen, Bolaang Mongondow Timur 94,94 persen, Bolaang Mongondow Selatan 94,54 persen, Raja Ampat 93,67 persen, dan Dompu 93,53 persen.

Kemudian, untuk lima besar partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilihan Wali Kota ada di daerah yakni Tomohon 91,98 persen, Tidore Kepulauan 91,34 persen, Ternate 83,82 persen, Sungai Penuh 82,81 persen, dan Blitar 79,20 persen.

Baca juga: Perludem: UU Pilkada Belum Didesain Adaptif pada Kondisi Pandemi

Untuk partisipasi pemilih dilihat dari provinsi dengan akumulasi rata-rata ada di tiga daerah yakni Sulawesi Barat 87,70 persen, Sulawesi Tenggara 87,48 persen, dan Gorontalo 86,20 persen.

Pilkada Serentak 2020, sebelumnya dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Ada 741 pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2020. Mereka terdiri dari 25 calon gubernur dan wakil gubernur, 615 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 calon wali kota dan wakil wali kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X