Kompas.com - 17/12/2020, 17:58 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAKetua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman melaporkan data sementara rekapitulasi Pilkada Serentak 2020 mengenai capaian angka partisipasi pemilih.

Ia menyebut, angka partisipasi pemilih Pilkada 2020 untuk sementara mencapai 76,13 persen per 16 Desember 2020.

"Kami sampaikan ini data sementara ya karena rekap masih terus berlangsung sampai dengan nanti kalau selesai rekap di tingkat provinsi maka sudah tuntas 100 persen. Kita sudah simpulkan tingkat partisipasi berapa," kata Arief dalam Webinar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bertajuk "Evaluasi Pilkada dan Catatan Perbaikan" Kamis (17/12/2020).

KPU sendiri menetapkan target partisipasi pemilih nasional untuk Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 Tinggi meski di Tengah Pandemi

Adapun data yang masuk ke KPU hingga kini ada 29 provinsi dari 30 provinsi yang berpartisipasi dalam Pilkada.

Arief mengatakan, satu provinsi yang belum terekap adalah Papua karena belum menyampaikan data partisipasi pemilih sementara.

Jika dibandingkan, lanjut dia, 29 provinsi ini berhasil melebihi pencapaian partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 yang dulu mencapai 68,82 persen.

"Membandingkan dengan 2015, karena Pilkada 2020 ini sebenarnya melaksanakan Pilkada dengan jumlah yang sama dengan Pilkada 2015. Karena siklusnya lima tahun itu. Maka daerahnya sama dengan yang menyelenggarakan Pilkada pada 2015. Kecuali ada satu tambahan yang harus mengulang kembali yaitu Kota Makassar," jelasnya.

Baca juga: Komisi II DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Dalam power point presentasinya, Arief menuliskan daerah Pemilihan Gubernur yang melebihi target nasional di antaranya Sulawesi Utara sebanyak 81,83 persen, dan Bengkulu 79,69 persen.

Sementara itu, lima besar partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilihan Bupati ada di daerah yakni Pegunungan Arfak 99,25 persen, Bolaang Mongondow Timur 94,94 persen, Bolaang Mongondow Selatan 94,54 persen, Raja Ampat 93,67 persen, dan Dompu 93,53 persen.

Kemudian, untuk lima besar partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilihan Wali Kota ada di daerah yakni Tomohon 91,98 persen, Tidore Kepulauan 91,34 persen, Ternate 83,82 persen, Sungai Penuh 82,81 persen, dan Blitar 79,20 persen.

Baca juga: Perludem: UU Pilkada Belum Didesain Adaptif pada Kondisi Pandemi

Untuk partisipasi pemilih dilihat dari provinsi dengan akumulasi rata-rata ada di tiga daerah yakni Sulawesi Barat 87,70 persen, Sulawesi Tenggara 87,48 persen, dan Gorontalo 86,20 persen.

Pilkada Serentak 2020, sebelumnya dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Ada 741 pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2020. Mereka terdiri dari 25 calon gubernur dan wakil gubernur, 615 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 calon wali kota dan wakil wali kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X