Mendes PDTT Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Kompas.com - 17/12/2020, 09:20 WIB
Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20). Dok. Kemendesa PDTTMenteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan, terdapat tiga prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021.

Pertama, mengupayakan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) serta BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

"Lalu, penyediaan listrik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif," kata Abdul dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Hingga 15 Desember, Penggunaan Dana Desa untuk Desa Tanggap Covid-19 Mencapai Rp 3,1 Triliun

Kedua, dana desa difokuskan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.

Program ini diwujudkan dengan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi). Lalu, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif.

Ketiga, dana desa difokuskan untuk program adaptasi kebiasaan baru, yakni dengan kewujudkan desa aman Covid-19.

"Dengan demikian maka arah kebijakan penggunaan dana desa 2021 sudah sangat operasional meskipun tetap pada kondisi Covid-19," ujar Abdul Halim.

Baca juga: Dana Desa Tersisa Rp 23,934 Triliun, Gus Menteri Ingin Fokus Gunakan untuk BLT

Dia mengingatkan, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Pertama, prioritas ditetapkan sesuai dengan kewenangan desa.

Kedua, dikerjakan secara swakelola. Abdul menekankan kepada para kepala desa, badan permusyawatayan desa (BPD), dan pendamping desa, bahwa penggunaan dana desa tidak boleh melibatkan pihak ketiga.

"Kalau toh ternyata digunakan untuk membangun yang sifatnya sangat kompleks, dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, di sana ada dinas pekerjaan umum, itu akan lebih memiliki kewenangan dan keahlian yang representatif," kata Abdul.

"Tetapi kalau di luar, di bawah itu, yang tidak terlalu kompleks harus swakelola lagi, tidak boleh melibatkan atau dipihakketigakan," tuturnya.

Baca juga: Pada 2021 Belanja Dana Desa Akan Digelontorkan Sebesar Rp 72 Triliun

Terakhir, prioritas penggunaan dana desa juga harus memperhatikan program padat karya.

Diharapkan, pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta menurunkan pengangguran di desa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X