KILAS

Pada 2021 Belanja Dana Desa Akan Digelontorkan Sebesar Rp 72 Triliun

Kompas.com - 11/12/2020, 10:01 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dalam Raker Komisi V DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 Kemendes PDTT serta Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses dan Spesifik Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2020). DOK. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dalam Raker Komisi V DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 Kemendes PDTT serta Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses dan Spesifik Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya merencanakan akan menggelontorkan dana desa Rp 72 triliun pada 2021.

Dengan membelanjakan Dana Desa tersebut, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang besar dan masif.

Hal ini juga bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan membantu kegiatan ekonomi di desa.

Dia mengatakan itu dalam pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka hari jadi Provinsi Babel ke-20 di Kantor DPRD Babel, Sabtu, (21/11/2020).

Menteri yang akrab disapa Gus Menteri ini juga menyebut, penggunaan Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Baca juga: Mendes Sebut Dana Desa Berkontribusi 74 Persen terhadap Pembangunan Nasional

Hal ini sebagaimana ditunjukkan dari menurunnya indeks gini ratio pengukur ketimpangan perdesaan, dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,317 pada Maret 2020.

Manfaat lain dari penggunaan Dana Desa adalah ketahanan desa dalam bertahan dalam menghadapi krisis.

Terbukti, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen. Angka ini turun 0,03 persen dibandingkan Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen, yakni dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.

Perlu diketahui, Dana Desa yang disalurkan ke rekening desa terus mengalami peningkatan. Pada 2015, pemerintah menyalurkan Rp 20,67 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016.

Baca juga: Kemendes PDTT Siap Kembangkan Aset UPK Eks PNPM

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X