Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryo Prabowo, Dulu Kritik Jokowi Kini Jadi Ketua Pelaksana KKIP

Kompas.com - 16/12/2020, 13:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Penunjukkan Suryo Prabowo pun mendapat sorotan. Sebab, selama ini purnawirawan jenderal bintang tiga itu kerap mengkritik Presiden Joko Widodo. Sedangkan, institusi tempat ia bernaung saat ini diketuai oleh Jokowi.

Kabar pengangkatan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP disampaikan oleh Karo Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Djoko Purwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

"Pelantikan pejabat baru di jajaran KKIP ini didasarkan kepada Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor: KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP," kata Djoko.

KKIP diketahui merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Kritik Jokowi

Kedekatan Suryo Prabowo dengan Menhan diketahui sudah cukup lama. Bahkan, saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan Hatta Rajasa, Suryo telah bergabung ke dalam tim pemenangannya.

Baca juga: Menhan Prabowo Angkat Suryo Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP

Tak hanya sekedar bergabung, Suryo juga kerap memberikan kritik kepada Jokowi. Saat debat Pilpres 2014, misalnya, ia mengritik pernyataan Jokowi usai berbicara tentang Main Battle Tank (MBT) seperti tank Leopard.

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan tank Leopard karena bobotnya yang berat sehingga dapat merusak jalan dan jembatan yang dilalui. Menurut Jokowi, panser Anoa buatan PT Pindad lebih cocok digunakan di medan tempur Indonesia.

Mendebat argumen Jokowi tersebut, Suryo mengatakan Indonesia akan kalah perang jika Jokowi yang menjadi Presiden RI.

Di Pilpres 2019, Suryo tetap berada di sisi Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Suryo aktif berkegiatan di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Dinilai tak layak

Pengangkatan Suryo Prabowo oleh Prabowo Subianto tak lepas dari komentar negatif politisi PDI-P yang juga purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P itu menilai tak sepantasnya Suryo Prabowo menerima jabatan tersebut karena kerap mengkritik Presiden Jokowi.

Hasanuddin mengatakan pengangkatan Suryo sebagai Ketua Tim Pelaksana sah secara hukum karena sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com