Kompas.com - 15/12/2020, 07:45 WIB
Ilustrasi penyuntikan vaksin Covid-19. DPA/ILIYA PITALEV via DW INDONESIAIlustrasi penyuntikan vaksin Covid-19.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak supaya memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara gratis. Terlebih, tujuan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut adalah supaya mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, sehingga laju penularan virus corona dapat dikendalikan.

Dikhawatirkan, bila pemerintah tidak menggratiskan pemberian vaksin tersebut, ada masyarakat yang terbebani bila harus membayar biaya vaksinasi. Sehingga, rencana pemerintah untuk mencapai herd immunity justru tidak tercapai.

Terlebih, sejumlah negara yang juga tengah menghadapi persoalan yang sama dengan Indonesia, juga menggratiskan biaya vaksinasi bagi warganya.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani sepakat dengan Saleh. Diwawancara terpisah, Netty mengatakan, negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan," kata Netty.

Baca juga: Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Kata Jubir Vaksinasi


Menurutnya, pemerintah juga harus bisa menjelaskan mengapa program vaksin untuk masyarakat dibeda-bedakan, yaitu ada yang gratis dan berbayar.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi secara transparan. Mulai dari soal harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

"Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR: Pemerintah Jangan Beri Ruang Spekulasi Jual-Beli Vaksin Covid-19 Mandiri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Nasional
Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Nasional
TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

Nasional
Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

Nasional
Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Nasional
Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Hakim Cecar Saksi Soal Upaya Menghalau Kerumunan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Hakim Cecar Saksi Soal Upaya Menghalau Kerumunan di Megamendung

Nasional
Diplomasi Rokok Kretek Agus Salim kepada Pangeran Philip…

Diplomasi Rokok Kretek Agus Salim kepada Pangeran Philip…

Nasional
Kasatpol PP Sebut Sekitar 3.000 Orang Sambut Rizieq Shihab di Megamendung

Kasatpol PP Sebut Sekitar 3.000 Orang Sambut Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Nasional
Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Nasional
Menkes Serahkan Santunan Kematian kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan di DKI

Menkes Serahkan Santunan Kematian kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan di DKI

Nasional
TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X