IAKMI: Pemberian Vaksin Mandiri Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan Bagi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai pemerintah harus mengratiskan semua vaksin Covid-19.

Menurut dia, pemberian vaksin secara mandiri akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.

"Kalau vaksin sudah terbatas, kemudian ada mekanisme penyaluran melalui swasta atau mandiri sama sekali menurut kami ini tidak tepat," kata Hermawan kepada Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Hermawan mengatakan, UU mengatur bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pengendalian wabah.

Oleh karena itu, seharusnya masyarakat bisa mengakses vaksin dengan mudah dan mendapat perlakukan yang adil.

Baca juga: IDI: Kami Siap Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

"Hemat kami semuanya harus dilakukan pemerintah baik pengadaannya, distribusinya, pelaksanaannya, pemantauan hingga evaluasi," ujarnya.

"Jadi sangat riskan bila faskesnya ke swasta akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan," ucap dia.

Adapun kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi untuk Covid-19 akan dilakukan pada 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dari jumlah target penerima vaksinasi itu, hanya 30 persen di antaranya yang akan mendapatkan vaksin melalui program pemerintah, alias gratis.

Sisanya, sebanyak 70 persen, diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan satpol PP. Selain itu, peserta BPJS-PBI.

Baca juga: Anggota DPR: Jangan Sampai Terjadi Sengkarut Data Penerima Vaksin Covid-19

Totalnya 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19. Tiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate vaksin sebesar 15 persen.

Kemudian, penerima vaksin mandiri berjumlah 75.048.268 orang dengan kebutuhan 172.611.016 dosis vaksin Covid-19. Penyediaan vaksin mandiri diserahkan kepada BUMN.