Kompas.com - 12/12/2020, 15:11 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kementerian Kesehatan tidak mendata rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi mandiri.

Hal itu disampaikan Nadia menanggapi pernyataan pihak Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang mengaku diminta Pemerintah untuk memesan vaksin.

"Tidak benar itu, secara resmi tidak ada ya meminta data," kata Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (12/12/2020).

Nadia menuturkan, Kementerian Kesehatan masih menyiapkan petunjuk teknis terkait vaksinasi mandiri tersebut.

Baca juga: RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Penjelasan Pemerintah, dan Kata Epidemiolog

"Kemenkes masih sedang menyiapkan petunjuk teknisnya dan kalau sudah (selesai) akan dilakukan sosilisasi," ujar dia.

Nadia sebelumnya juga telah mengingatkan rumah sakit swasta untuk mengikuti aturan Pemerintah terkait proses distribusi vaksin, khususnya terkait rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas vaksin.

"Artinya pemerintah memastikan bahwa vaksin-vaksin itu yang bermutu dan spesifikasi sesuai serta aman. Mungkin nanti terkait pencatatannya bisa ditegaskan dalam suatu sistem informasi satu data," kata Nadia, Jumat (11/12/2020).

Diberitakan, RS UII di Bantul, Yogyakarta sudah mulai membuka pesanan vaksin Covid-19, berasal dari vaksin yang akan tiba pada bulan Januari-Februari 2021 mendatang.

"Merek ada tiga seperti dari pemerintah. Kita menunggu (vaksin), tapi kami memang sudah diminta order (oleh pemerintah)," kata Direktur Rumah Sakit UII, Widodo Wirawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: MUI Tunggu Dokumen dari Sinovac Terkait Kehalalan Vaksin Covid-19

Widodo menjelaskan, vaksin yang mereka sediakan adalah vaksin mandiri yang berjumlah 45 juta dosis.

Menurut Widodo, Kementerian Kesehatan dan asosiasi rumah sakit sudah meminta rumah sakit untuk mendata warga.

"Sebenarnya dari Kemenkes sudah meminta rumah sakit untuk mendata. Yang 1,2 juta kan baru nakes, nanti Januari- Februari sudah masuk 45 juta dosis. Pemerintah sudah mulai mendata yang mulai pesan siapa. Kemudian melalui asosiasi rumah sakit juga sudah (diminta mendata)," ucap Widodo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.