Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Penjelasan Pemerintah, dan Kata Epidemiolog

Kompas.com - 12/12/2020, 08:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah rumah sakit swasta mulai membuka pendafataran layanan vaksinasi Covid-19 secara mandiri kepada masyarakat.

Kabar tersebut tentunya memberi secercah harapan bagi masyarakat yang telah terjebak pandemi Covid-19 selama 9 bulan.

Namun, pemerintah menyatakan, informasi soal vaksinasi yang akan diberikan oleh rumah sakit tersebut tidak benar.

Baca juga: Hasil Tak Menjanjikan, Vaksin Covid-19 Sanofi Baru Tersedia pada Akhir 2021

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adiasmito mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin melalui RS swasta.

"Sampai dengan saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin untuk masyarakat melalui RS swasta," ujarnya ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (11/12/2020).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 lainnya, Siti Nadia Tarmizi menyebut, hingga saat ini belum ada pengaturan teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Menurut Nadia, rumah sakit swasta harus mengikuti aturan pemerintah dalam hal rantai dinginnya, jenis vaksin proses rantai dingin dan sebagainya.

"Artinya pemerintah memastikan bahwa vaksin-vaksin itu yang bermutu dan spesifikasi sesuai serta aman. Mungkin nanti terkait pencatatannya bisa ditegaskan dalam suatu sistem informasi satu data," kata Nadia.

Masyarakat pun diminta untuk mengonfirmasi informasi soal vaksinasi kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Baca juga: RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Wiku: Semua Faskes Wajib Ikuti Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat, pembukaan pendaftaran vaksinasi Covid-19 tak masalah asal pihak rumah sakit mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

"Kalau kemudian cuma buka pendaftaran, vaksinnya belum dipakai, boleh saja pendaftaran dibuka," kata Miko.

Namun, Miko mengkritik adanya pendaftaran yang dibuka oleh pihak rumah sakit.

Menurut Miko, Kementerian Kesehatan yang seharusnya mengkoordinasi pengaturan soal pemberian vaksin Covid-19, termasuk soal siapa saja yang mendapat vaksin terlebih dahulu.

Ia berpendapat, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas pemberian vaksin.

"Harusnya resmi pemerintah yang buka, agar tahu berapa. Harusnya di-list. Bukan buka pendaftaran," ujar dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com