Pemerintah Anggarkan Rp 17 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19 Tahun 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah menganggarkan biaya sebesar Rp 17 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 pada 2021.

Sementara pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar Rp 637,3 miliar untuk pembelian tiga juta dosis vaksin Covid-19.

"Untuk program 2021, nanti dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar Rp 17 triliun," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).

Terawan menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi akan diberikan secara bertahap, berjenjang, dan sesuai ketersediaan vaksin Covid-19.

Baca juga: Menkes: 3 Juta Dosis Vaksin Pertama Diberikan untuk Tenaga Kesehatan

Menurut rencana Kemenkes, total sasaran penerima vaksin yaitu sebanyak 107.206.544 orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan perhitungan tiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate sebesar 15 persen, maka total kebutuhan vaksin Covid-19 sebanyak 246.575.051 dosis.

"Kebutuhan vaksin 246 juta perhitungan kebutuhan," ujar Terawan.

Dari total target sasaran penerima vaksin itu, 30 persen merupakan kelompok penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah. Sementara 70 pesen kelompok penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri dan Satpol PP. Selain itu, juga peserta BPJS PBI.

Baca juga: China Beri Bantuan Vaksin Covid-19, tapi dengan Imbalan, Apakah Itu?

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan tiga juta dosis vaksin Covid-19 yang telah dibeli menggunakan Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) Kementerian Keuangan kepada tenaga kesehatan.

Saat ini, Indonesia baru menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada akhir pekan lalu.

Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin akan tiba pada tahap berikutnya, dan Terawan berharap bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan.

Baca juga: Mungkinkah Vaksin Covid-19 Benar-benar Aman untuk Tubuh?

"Kami harap bisa kita suntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis datang menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM," katanya.

Menurut rencana pelaksanaan, vaksin Covid-19 tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan di Jawa-Bali. Bagi tenaga kesehatan di luar Jawa-Bali akan diberikan pada tahap kedua.

"Usulan Pulau Jawa-Bali mempertimbangkan besarnya populasi Indonesia di Pulau Jawa dengan konfirmasi kasus Covid-19 yang tinggi," kata Terawan.