BPOM Diminta Tak Tergesa-gesa Beri Izin Vaksin Covid-19, Teliti Mendalam

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan vaksin Covid-19 yang baru saja datang dari perusahaan bio farmasi asal Cina, Sinovac.

Saleh mengingatkan BPOM agar hati-hati dan melakukan penelitian mendalam terhadap vaksin sebelum bisa didistribusikan ke masyarakat.

"Masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Sinovac Harus Diuji BPOM Dulu

Menurut dia, keamanan dan efektivitas vaksin tersebut harus betul-betul terjamin.

Dengan demikian, manfaat yang dirasakan publik setara dengan biaya besar yang dianggarkan pemerintah untuk pengadaan vaksin.

"Pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat," ujar Saleh.

Bertalian dengan itu, Saleh meminta pemerintah menyiapkan skema distribusi vaksin dengan matang. Para calon penerima harus segera didata.

Hal lain seperti tempat penyimpanan (cold chain) dan tenaga kesehatan yang memberikan vaksin juga harus disiapkan.

"Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain," tutur dia.

Baca juga: Menkes: Vaksin yang Baru Datang Berbahan Virus SARS-CoV-2 yang Inaktivasi

Selain itu, Saleh meminta pemerintah dapat memberikan penjelasan yang mendukung soal vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.

Cerita keberhasilan penggunaan vaksin akan turut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mau menerima vaksin Covid-19.

Para ahli kesehatan, khususnya epidemiolog, juga diminta memberikan perspektif soal penggunaan vaksin agar tidak menimbulkan kontroversi publik.

"Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat," kata Saleh.

Vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia, pada Minggu (6/12/2020) malam.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta protokol kesehatan tetap dijalankan secara disiplin meskipun vaksin sudah hadir.

Baca juga: 5 Hal Soal Vaksin Sinovac yang Tiba Semalam, dari Isi hingga Izin Edar

Jokowi mengatakan, proses vaksinasi memakan waktu yang lama. Belum lagi vaksin harus terlebih dahulu diperiksa keamanannya oleh BPOM.

Selanjutnya, vaksin disuntikkan ke masyarakat secara bertahap yang perencanaannya telah disusun oleh pemerintah.

“Meski vaksin sudah ada kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan,” kata Jokowi dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).