KILAS

Soal OTT, Kemensos Akan Beri Akses Informasi yang Diperlukan KPK dalam Proses Hukum

Kompas.com - 06/12/2020, 17:58 WIB
Sekjen Kemensos, Hartono saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (6/12/2020). Dok. Humas KemensosSekjen Kemensos, Hartono saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyampaikan bahwa pihak Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendukung proses hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah oknum pejabatnya. 

Kemensos akan membuka akses informasi yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Hal itu sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya pemberantasan korupsi," jelas Hartono seperti tertulis dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (6/12/2020). 

Pihak Kemensos, lanjut Hartono, mengaku terpukul karena peristiwa tersebut terjadi di tengah upaya menjalankan tugas menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Hampir sembilan bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah  memastikan Bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas," ujar Hartono. 

Baca juga: Juliari Batubara dan Sederet Menteri Sosial yang Ditangkap KPK karena Korupsi...

Hartono mengatakan, sejak awal Kemensos memang telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan dalam pengelolaan anggaran Bansos. Sebab, anggaran tersebut jumlahnya sangat besar.

"Dalam pengawalan ini, kami bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan KPK," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hartono mengungkapkan bahwa total anggaran Bansos yang disalurkan melalui Kemensos adalah Rp 134,008 triliun.

"Dari jumlah tersebut, sudah direalisasikan lebih dari 97,2 persen per Minggu (6/12/2020) atau tertinggi dibanding 85 kementerian dan lembaga lainnya," katanya.

Baca juga: Tiga Bantuan Sosial yang Disalurkan Kemensos pada 2020

Sementara itu, sambung Hartono, jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun nonreguler atau khusus, mencapai Rp128,78 triliun. Dari program tersebut, realisasinya juga sudah mencapai lebih dari 98 persen.

Terlepas dari OTT KPK terkait penyaluran dana Bansos tersebut, Hartono menegaskan, upaya Kemensos tidak akan surut untuk menyelesaikan program Bansos reguler maupun nonreguler di sisa waktu tahun anggaran 2020.

"Kami juga berkerja keras mempersiapkan pelaksanaan program pada 2021 yang harus sudah kami mulai di Januari 2021," tutupnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X