Kompas.com - 06/12/2020, 17:58 WIB
Sekjen Kemensos, Hartono saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (6/12/2020). Dok. Humas KemensosSekjen Kemensos, Hartono saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyampaikan bahwa pihak Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendukung proses hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah oknum pejabatnya. 

Kemensos akan membuka akses informasi yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Hal itu sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya pemberantasan korupsi," jelas Hartono seperti tertulis dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (6/12/2020). 

Pihak Kemensos, lanjut Hartono, mengaku terpukul karena peristiwa tersebut terjadi di tengah upaya menjalankan tugas menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Hampir sembilan bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah  memastikan Bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas," ujar Hartono. 

Baca juga: Juliari Batubara dan Sederet Menteri Sosial yang Ditangkap KPK karena Korupsi...

Hartono mengatakan, sejak awal Kemensos memang telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan dalam pengelolaan anggaran Bansos. Sebab, anggaran tersebut jumlahnya sangat besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam pengawalan ini, kami bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan KPK," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hartono mengungkapkan bahwa total anggaran Bansos yang disalurkan melalui Kemensos adalah Rp 134,008 triliun.

"Dari jumlah tersebut, sudah direalisasikan lebih dari 97,2 persen per Minggu (6/12/2020) atau tertinggi dibanding 85 kementerian dan lembaga lainnya," katanya.

Baca juga: Tiga Bantuan Sosial yang Disalurkan Kemensos pada 2020

Sementara itu, sambung Hartono, jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun nonreguler atau khusus, mencapai Rp128,78 triliun. Dari program tersebut, realisasinya juga sudah mencapai lebih dari 98 persen.

Terlepas dari OTT KPK terkait penyaluran dana Bansos tersebut, Hartono menegaskan, upaya Kemensos tidak akan surut untuk menyelesaikan program Bansos reguler maupun nonreguler di sisa waktu tahun anggaran 2020.

"Kami juga berkerja keras mempersiapkan pelaksanaan program pada 2021 yang harus sudah kami mulai di Januari 2021," tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.