Kompas.com - 06/12/2020, 09:16 WIB
Flyer KPU yang menginformasikan bahwa pasien Covid-19 tetap bisa menggunakan hak suaranya. Petugas KPPS akan mendatangi para pasien. KPU RIFlyer KPU yang menginformasikan bahwa pasien Covid-19 tetap bisa menggunakan hak suaranya. Petugas KPPS akan mendatangi para pasien.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekhawatiran terhadap potensi peningkatan kasus Covid-19 jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang masih bermunculan.

Salah satu yang dikritisi belakangan ini adalah rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendatangi pasien Covid-19 di rumah sakit atau tempat isolasi mandiri agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Bahkan, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai rencana itu sebaiknya tidak dilakukan.

"Sebab, bisa sangat berisiko menjadi medium penularan Covid-19. Daripada menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman pemilih dan petugas pemilihan, hal itu lebih baik dihindari," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Menurut Titi, belum ada simulasi yang meyakinkan bahwa skema pemungutan suara bagi pemilih terinfeksi Covid-19 dapat berjalan aman dan sehat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, katanya, melihat kasus positif dan tenaga kesehatan terpapar Covid-19 yang jumlahnya terus meningkat belakangan ini.

"Ini kan memperlihatkan betapa rentannya interaksi langsung dengan pasien Covid-19 juga bisa menularkan virus tersebut kepada pihak lain," ujarnya.

Jumlah Kasus di Tanah Air

Kekhawatiran yang muncul bukannya tidak beralasan. Belum lama ini, Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak pengumuman kasus perdana di 2 Maret 2020.

Rekor itu tercatat pada 4 Desember 2020 di mana terdapat 8.369 kasus Covid-19 dalam 24 jam.

Baca juga: Pilkada 2020: Petugas Akan Datangi Pasien Covid-19, Apa Risikonya?

Secara keseluruhan, hingga Sabtu (5/12/2020), terdapat 569.707 kasus Covid-19 selama sembilan bulan pandemi melanda Tanah Air.

Berdasarkan data yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19 kepada wartawan pada Sabtu sore, ada sebanyak 6.027 kasus baru selama 4-5 Desember 2020.

Kendati demikian, kabar baiknya adalah jumlah pasien yang sembuh juga terus meningkat.

Pemerintah mengumumkan total 470.449 pasien Covid-19 yang telah sembuh. Terdapat penambahan 4.271 pasien sembuh jika dibandingkan dengan data pada Jumat (4/12/2020).

Sementara, pasien meninggal bertambah 110 orang sehingga jumlahnya mencapai 17.589 orang.

Penambahan kasus baru itu diketahui dari pemeriksaan spesimen. Selama 4-5 Desember 2020, sebanyak 54.922 spesimen 36.941 orang telah diperiksa.

Baca juga: Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Secara keseluruhan, terdapat 5.981.908 spesimen dari 4.029.428 orang yang telah diperiksa terkait Covid-19.

Sebagai informasi, spesimen dari seseorang sapat diambil lebih dari satu kali.

Adapun pemeriksaan spesimen dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Selain jumlah kasus yang masih terus meningkat, Satgas Penanganan Covid-19 juga melihat adanya tren kenaikan zona merah Covid-19 di daerah penyelenggara Pilkada 2020.

"Kita catat zona merah naik jumlahnya. Pada pekan lalu ada 13 daerah masuk zona merah, sementara pekan ini naik jadi 24 daerah untuk yang ikut pilkada ini ya," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi diskusi daring soal Pilkada 2020, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: H-6 Pilkada 2020 dan Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia

Tak hanya zona merah, jumlah daerah dengan risiko sedang yang menggelar pilkada juga bertambah.

Sonny menuturkan terdapat 180 daerah risiko sedang pada pekan lalu dan bertambah menjadi 189 daerah pada pekan ini.

"Artinya memang ada potensi kenaikan risiko itu," tambah Sonny.

Penerapan Protokol Kesehatan

Sejauh ini, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan. Tahapan pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember.

Untuk mencegah munculnya klaster penularan saat pilkada, salah satu caranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta meminta penyelenggara pemilu memasifkan sosialisasi protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) jelang 9 Desember.

Baca juga: Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Ketua RT/RW, lurah, dan camat setempat juga dinilai berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan.

Menurut Dasco, masyarakat perlu diingatkan agar tidak berkumpul di TPS saat hari pemungutan suara.

"Biarkan saja petugas, baik dari KPU, Bawaslu, kepolisian, maupun saksi-saksi dari pasangan calon yang mengawal hasil penghitungan suara di TPS," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Terkait penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengingatkan pemilih yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan masuk ke TPS.

"Dalam konteks pelaksanaan pilkada, kita harus memaksakan pelaksanaan dengan protokol kesehatan. Maka sedari awal orang datang ke TPS itu tetap harus mematuhinya," ujar Afif dalam diskusi daring, Sabtu (5/12/2020).

"Maka kami tegas apa orang yang tidak pakai masker boleh masuk? Tidak boleh," lanjutnya menegaskan.

Baca juga: KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Untuk mengatasinya, Afif menuturkan, petugas TPS maupun pengawas Pilkada menyediakan masker.

Selain itu, sebelum masuk TPS, pemilih diminta mencuci tangan dan petugas akan mengecek suhu tubuh pemilih.

Pemilih juga dilarang berdekatan, diminta agar tidak bersalaman, serta menggunakan alat tulis sendiri.

Untuk tinta tetes akan disediakan penyelenggara untuk menandai pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.

Di samping itu, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas TPS juga akan melalui tes swab terlebih dahulu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.