Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 04/12/2020, 09:16 WIB
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11/2020). Simulasi tersebut untuk  memberikan pengetahuan terkait mekanisme dan prosedur proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Kabupaten Semarang yang menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww. ANTARA FOTO/AJI STYAWANPetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11/2020). Simulasi tersebut untuk memberikan pengetahuan terkait mekanisme dan prosedur proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Kabupaten Semarang yang menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator dari platform LaporCovid-19 Irma Hidayana menilai, pemerintah mengabaikan hak kesehatan masyarakat dengan tetap menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020, di tengah pandemi Covid-19.

Irman merupakan salah satu penggugat pelaksanaan Pilkada 2020 ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) bersama Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

Kemudian, aktivis HAM Ati Nurbaiti, Elisa Sutanudjaja dan Direktur Yayasan Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro.

"Dalam konteks gugatan kami untuk menolak diadakannya Pilkada Desember ini sebenarnya bertitik tolak dari pemenuhan hak kesehatan, dan itu bagian dari HAM," kata Irma dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Irma mengatakan, pemerintah masih memiliki kelemahan dalam melakukan penelusuran dan pemeriksaan Covid-19.

Ia menjelaskan, jika merujuk pada standar WHO, jumlah testing Covid-19 adalah 1 orang per 1000 penduduk setiap satu pekan. Namun, masih banyak wilayah yang belum memenuhi standar tersebut.

"No testing no cases, pemerintah masih memiliki kelemahan di bidang testing ini," ujarnya.

Di samping itu, Irma menilai, data Covid-19 masih jauh dari transparan.

Misalnya, kata Irma, pemerintah hanya mencatat angka kematian akibat Covid-19. Namun, tidak mencatat pasien yang meninggal dunia akibat gejala klinis Covid-19 yang belum dites.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Selain itu, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memiliki ancaman penularan yang cukup tinggi. Apalagi, sudah banyak bakal calon kepala daerah yang terpapar Covid-19.

"Kami sudah mengetahui sejak pertengahan September lalu, sudah lebih 59 bakal calon Pilkada yang positif, ada juga yang sudah meninggal," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Irma berharap majelis hakim PTUN dapat memperhatikan permohonan para penggugat dalam menyidangkan perkara.

"Mudah-mudahan upaya yang sedang kita lakukan ini didengar dan mohon juga para hakim menggunakan hati nuraninya untuk melihat potensi risiko, karena ini yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan keselamatan warga," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X