Salin Artikel

Pilkada Semakin Dekat dan Bayang-bayang Peningkatan Kasus Covid-19

Salah satu yang dikritisi belakangan ini adalah rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendatangi pasien Covid-19 di rumah sakit atau tempat isolasi mandiri agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Bahkan, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai rencana itu sebaiknya tidak dilakukan.

"Sebab, bisa sangat berisiko menjadi medium penularan Covid-19. Daripada menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman pemilih dan petugas pemilihan, hal itu lebih baik dihindari," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Menurut Titi, belum ada simulasi yang meyakinkan bahwa skema pemungutan suara bagi pemilih terinfeksi Covid-19 dapat berjalan aman dan sehat.

Apalagi, katanya, melihat kasus positif dan tenaga kesehatan terpapar Covid-19 yang jumlahnya terus meningkat belakangan ini.

"Ini kan memperlihatkan betapa rentannya interaksi langsung dengan pasien Covid-19 juga bisa menularkan virus tersebut kepada pihak lain," ujarnya.

Jumlah Kasus di Tanah Air

Kekhawatiran yang muncul bukannya tidak beralasan. Belum lama ini, Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak pengumuman kasus perdana di 2 Maret 2020.

Rekor itu tercatat pada 4 Desember 2020 di mana terdapat 8.369 kasus Covid-19 dalam 24 jam.

Secara keseluruhan, hingga Sabtu (5/12/2020), terdapat 569.707 kasus Covid-19 selama sembilan bulan pandemi melanda Tanah Air.

Berdasarkan data yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19 kepada wartawan pada Sabtu sore, ada sebanyak 6.027 kasus baru selama 4-5 Desember 2020.

Kendati demikian, kabar baiknya adalah jumlah pasien yang sembuh juga terus meningkat.

Pemerintah mengumumkan total 470.449 pasien Covid-19 yang telah sembuh. Terdapat penambahan 4.271 pasien sembuh jika dibandingkan dengan data pada Jumat (4/12/2020).

Sementara, pasien meninggal bertambah 110 orang sehingga jumlahnya mencapai 17.589 orang.

Penambahan kasus baru itu diketahui dari pemeriksaan spesimen. Selama 4-5 Desember 2020, sebanyak 54.922 spesimen 36.941 orang telah diperiksa.

Secara keseluruhan, terdapat 5.981.908 spesimen dari 4.029.428 orang yang telah diperiksa terkait Covid-19.

Sebagai informasi, spesimen dari seseorang sapat diambil lebih dari satu kali.

Adapun pemeriksaan spesimen dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Selain jumlah kasus yang masih terus meningkat, Satgas Penanganan Covid-19 juga melihat adanya tren kenaikan zona merah Covid-19 di daerah penyelenggara Pilkada 2020.

"Kita catat zona merah naik jumlahnya. Pada pekan lalu ada 13 daerah masuk zona merah, sementara pekan ini naik jadi 24 daerah untuk yang ikut pilkada ini ya," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi diskusi daring soal Pilkada 2020, Sabtu (5/12/2020).

Tak hanya zona merah, jumlah daerah dengan risiko sedang yang menggelar pilkada juga bertambah.

Sonny menuturkan terdapat 180 daerah risiko sedang pada pekan lalu dan bertambah menjadi 189 daerah pada pekan ini.

"Artinya memang ada potensi kenaikan risiko itu," tambah Sonny.

Penerapan Protokol Kesehatan

Sejauh ini, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan. Tahapan pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember.

Untuk mencegah munculnya klaster penularan saat pilkada, salah satu caranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta meminta penyelenggara pemilu memasifkan sosialisasi protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) jelang 9 Desember.

Ketua RT/RW, lurah, dan camat setempat juga dinilai berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan.

Menurut Dasco, masyarakat perlu diingatkan agar tidak berkumpul di TPS saat hari pemungutan suara.

"Biarkan saja petugas, baik dari KPU, Bawaslu, kepolisian, maupun saksi-saksi dari pasangan calon yang mengawal hasil penghitungan suara di TPS," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Terkait penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengingatkan pemilih yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan masuk ke TPS.

"Dalam konteks pelaksanaan pilkada, kita harus memaksakan pelaksanaan dengan protokol kesehatan. Maka sedari awal orang datang ke TPS itu tetap harus mematuhinya," ujar Afif dalam diskusi daring, Sabtu (5/12/2020).

"Maka kami tegas apa orang yang tidak pakai masker boleh masuk? Tidak boleh," lanjutnya menegaskan.

Untuk mengatasinya, Afif menuturkan, petugas TPS maupun pengawas Pilkada menyediakan masker.

Selain itu, sebelum masuk TPS, pemilih diminta mencuci tangan dan petugas akan mengecek suhu tubuh pemilih.

Pemilih juga dilarang berdekatan, diminta agar tidak bersalaman, serta menggunakan alat tulis sendiri.

Untuk tinta tetes akan disediakan penyelenggara untuk menandai pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.

Di samping itu, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas TPS juga akan melalui tes swab terlebih dahulu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/09165751/pilkada-semakin-dekat-dan-bayang-bayang-peningkatan-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke