KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Kompas.com - 04/12/2020, 18:45 WIB
Direktur Teknik PT Garuda Indonesia periode 2007-2012 Hadinoto Soedigno, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Teknik PT Garuda Indonesia periode 2007-2012 Hadinoto Soedigno, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/3/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 2007-2012, Hadinoto Soedigno sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ( TPPU).

Hadinoto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT Garuda Indonesia.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada tanggal 20 November 2020, dengan menetapkan HDS (Hadinoto) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Karyoto menuturkan, dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan pesawat, Hadinoto bersama eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar diduga menerima komisi dari Soetikno Soedarjo, Beneficial Owener Connaught International Pte. Ltd.

Komisi itu merupakan hadiah atas dimenangkannya kontrak terkait program peremajaan pesawat oleh empat pabrikan yakni Rolls Royce, Airbus S.A.S., Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

"Untuk HDS, SS (Soetikno) diduga memberi 2,3 juta dollar AS dan 477.000 Euro yang dikirim ke rekening HS di Singapura," ujar Karyoto.

Uang tersebut kemudian ditarik tunai oleh Hadinoto dan dikirimkan ke rekening-rekening lain, antara lain rekening anak dan istrinya serta rekening investasi di Singapura.

"Perbuatan tersangka HDS tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang suap tersebut guna menghindari pengawasan dari otoritas berwenang baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura," kata Karyoto.

Baca juga: Kasus Pengadaan Pesawat, KPK Panggil Mantan Direktur Garuda Indonesia sebagai Tersangka

Atas dugaan penerimaan suap, Hadinoto disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, atas dugaan TPPU, Hadinoto disangka melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Adapun Emirsyah dan Soetikno telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan perkaranya masih dalam proses kasasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X