Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Kompas.com - 04/12/2020, 17:49 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Willy Aditya mengklaim, seluruh pembahasan undang-undang di Baleg dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, Baleg tidak pernah menutup-nutupi pembahasan yang dilakukan.

"Tidak ada satu pun di Baleg yang ditutupi, karena jantung DPR adalah Baleg," kata Willy dalam diskusi daring, Jumat (4/12/2020).

Willy pun berbicara soal pembahasan UU Cipta Kerja di DPR yang dilakukan sejak April hingga akhirnya selesai pada Oktober.

Menurutnya, Baleg membuka forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang berbagai koalisi atau kelompok masyarakat sipil untuk memberikan pendapat terkait UU Cipta Kerja.

Ia mencontohkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia.

"Itu semua proses terbuka. Bahkan teman-teman civil society saya undang langsung. Ada beberapa yang menolak (hadir)," ujar Willy.

Baca juga: Baleg DPR Sebut Seluruh Fraksi Sepakat RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, salah satu bentuk akomodasi DPR dalam penyusunan UU Cipta Kerja yaitu dihapusnya klaster pers dari naskah undang-undang.

Berbagai masukan lain juga telah dicoba diperjuangkan, tapi Willy mengingatkan bahwa DPR terdiri atas banyak fraksi yang tidak semuanya bisa menerima hal yang sama.

"Semua DIM Fraksi Nasdem apa yang dituntut mereka kami perjuangkan. Memang tidak semua fraksi menerima, karena di DPR kan ada fraksi-fraksi. Jadi komitmen demokrasi kita juga harus kita lihat secara komprehensif," tuturnya.

Selanjutnya, Willy mengatakan sejumlah undang-undang yang sebelumnya lama terbengkalai tengah kembali diperjuangkan di DPR.

Beberapa di antaranya yaitu RUU Perlindungan PRT, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ada pula RUU Pendidikan Kedokteran yang diusulkan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Baca juga: Tiga RUU Jadi Perdebatan, Baleg DPR Tunda Keputusan Prolegnas Prioritas 2021

"Saya sejauh ini terbuka untuk siapa saja, kapan saja, untuk diskusi dan membangun Prolegnas Prioritas kita," ujarnya.

Karena itu, dia berharap kelompok masyarakat sipil justru tidak menjaga jarak dengan partai-partai politik.

Menurut Willy, sebuah negara demokrasi harus dibangun dengan kerja sama.

"Harusnya berjuang bahu membahu kalau kita bicara demokrasi, bukan anti-state. Kita tidak sepakat dengan government (pemerintah) oke, tapi state (negara) itu tanggung jawab kita bersama secara kolektif," kata Willy.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X