Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengklaim, seluruh pembahasan undang-undang di Baleg dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, Baleg tidak pernah menutup-nutupi pembahasan yang dilakukan.

"Tidak ada satu pun di Baleg yang ditutupi, karena jantung DPR adalah Baleg," kata Willy dalam diskusi daring, Jumat (4/12/2020).

Willy pun berbicara soal pembahasan UU Cipta Kerja di DPR yang dilakukan sejak April hingga akhirnya selesai pada Oktober.

Menurutnya, Baleg membuka forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang berbagai koalisi atau kelompok masyarakat sipil untuk memberikan pendapat terkait UU Cipta Kerja.

Ia mencontohkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia.

"Itu semua proses terbuka. Bahkan teman-teman civil society saya undang langsung. Ada beberapa yang menolak (hadir)," ujar Willy.

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, salah satu bentuk akomodasi DPR dalam penyusunan UU Cipta Kerja yaitu dihapusnya klaster pers dari naskah undang-undang.

Berbagai masukan lain juga telah dicoba diperjuangkan, tapi Willy mengingatkan bahwa DPR terdiri atas banyak fraksi yang tidak semuanya bisa menerima hal yang sama.

"Semua DIM Fraksi Nasdem apa yang dituntut mereka kami perjuangkan. Memang tidak semua fraksi menerima, karena di DPR kan ada fraksi-fraksi. Jadi komitmen demokrasi kita juga harus kita lihat secara komprehensif," tuturnya.

Selanjutnya, Willy mengatakan sejumlah undang-undang yang sebelumnya lama terbengkalai tengah kembali diperjuangkan di DPR.

Beberapa di antaranya yaitu RUU Perlindungan PRT, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ada pula RUU Pendidikan Kedokteran yang diusulkan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Saya sejauh ini terbuka untuk siapa saja, kapan saja, untuk diskusi dan membangun Prolegnas Prioritas kita," ujarnya.

Karena itu, dia berharap kelompok masyarakat sipil justru tidak menjaga jarak dengan partai-partai politik.

Menurut Willy, sebuah negara demokrasi harus dibangun dengan kerja sama.

"Harusnya berjuang bahu membahu kalau kita bicara demokrasi, bukan anti-state. Kita tidak sepakat dengan government (pemerintah) oke, tapi state (negara) itu tanggung jawab kita bersama secara kolektif," kata Willy.