KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Kompas.com - 04/12/2020, 15:15 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mendistribusikan logistik alat pelindung diri (APD) kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal itu ia katan terkait hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia yang mengungkap pendistribusian APD untuk pelaksanaan Pilkada 2020 masih belum merata.

"Maka kami juga menginstruksikan kepada jajaran pengawas kami untuk mengingatkan kepada KPU agar distribusi logistik APD ini juga," kata Abhan melalui telekonferensi, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Ini 22 KPU Daerah yang Belum Distribusikan APD Menurut Ombudsman

Abhan mengungkap, jajaran juga menemukan belum meratanya pengadaan thermogun untuk mengukur suhu pemilih yang datang ke TPS.

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ada beberapa daerah yang belum memiliki thermogun untuk pelaksanaan pilkada.

"Akan sangat berbahaya manakala ketersediaaan thermogun pada hari H pemungutan di TPS itu," ujarnya.

Baca juga: Hasil Investigasi Ombudsman Jelang Pilkada, 22 KPUD Belum Distribusikan APD 

Selain distribusi APD, Bawaslu, lanjut dia, juga mengingatkan mengingatkan KPU untuk segera mendistribusikan logistik lainnya.

"Sampai hari ini beberapa daerah mayoritas, form salinan model C1-KWK ini belum ada. Ini penting, karena kalo ini tidak ada, nanti saksi pasangan calon pengawas TPS mendapatkan dari mana?" ungkapnya.

"Jadi kami masih berharap dan tetep masih punya rasa optimisme bahwa lima hari kedepan ini KPU harus bersama-sama bisa melengkapi logistik yang barang kali masih ada kekurangan itu," ucap dia. 

Baca juga: KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Adapun hasil investigasi Ombudsman Ombudsman RI menunjukkan, sebanyak 22 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota belum mendistribusikan APD untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Investigasi dilakukan sejak 28 hingga 30 November.

"Ini bisa menjadi suatu reminder atau alarm bagi KPU, KPUD, dan juga Bawaslu baik pusat maupun daerah untuk kemudian mempercepat kinerjanya, mempertinggi kinerjanya agar dalam waktu yang tersisa, agar sampai secara tepat waktu," kata anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam konferensi pers, Rabu (2/12/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X