Ini 22 KPU Daerah yang Belum Distribusikan APD Menurut Ombudsman

Kompas.com - 02/12/2020, 16:22 WIB
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11/2020). Simulasi tersebut untuk  memberikan pengetahuan terkait mekanisme dan prosedur proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Kabupaten Semarang yang menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww. ANTARA FOTO/AJI STYAWANPetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11/2020). Simulasi tersebut untuk memberikan pengetahuan terkait mekanisme dan prosedur proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Kabupaten Semarang yang menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi terhadap kesiapan alat pelindung diri ( APD) protokol kesehatan pada tahapan pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020.

Adapun investigasi telah dilakukan pada 28-30 November 2020 di 31 KPU Kabupaten/Kota atau KPU daerah. Hasilnya ditemukan sebanyak 22 KPU atau 72 persen belum menyalurkan APD untuk panitia di tempat pemungutan suara.

"Hasil temuan ini mungkin hanya gambaran kecil dari seluruh daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Namun, gambaran 72 persen KPU daerah yang belum menyalurkan APD ini bisa menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja," kata Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers daring, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: KPU Mulai Siapkan APD hingga Tinta untuk Pilkada Magelang 2020

Adrianus memaparkan 22 KPU daerah yang belum menyalurkan APD, lima di antaranya adalah KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Bangka Tengah, KPU Kabupaten Batam, KPU Kabupaten Seluma, KPU Kabupaten Sleman.

Selain itu, ada juga KPU Kabupaten Batang Hari, KPU Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Sambas, KPU Kota Banjarmasin, KPU Kota Medan, KPU Kota Tarakan, KPU Kota Bandar Lampung, KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Tengah, KPU Kabupaten Keerom, KPU Kabupaten Pelalawan, KPU Kabupaten Mamuju.

Selanjutnya, KPU Kota Makassar, KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Konawe Selatan, dan KPU Kota Manado yang juga belum menyalurkan APD.

Sementara itu, Adrianus juga mengatakan sisanya yaitu sembilan KPU daerah sudah menyalurkan APD kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Menurut dia, hal ini yang seharusnya sudah dilakukan KPU daerah mengingat waktu Pilkada yang tinggal tersisa tujuh hari.

Baca juga: TNI AD Serahkan Bantuan APD untuk Tenaga Medis yang Rentan Terpapar Corona di Tuban

"Sembilan KPU Kabupaten/Kota yang sudah menyalurkan yaitu KPU Kota Depok, KPU Kota Tangerang Selatan, KPU Kabupaten Indramayu, KPU Kota Semarang, KPU Kota Surabaya, KPU Kota Samarinda, KPU Kota Ternate, KPU Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Lombok Utara," ujarnya.

Persentase dari sembilan KPU tersebut yaitu KPU Kota Depok 85,7 persen, KPU Kota Tangerang Selatan 85,7 persen, KPU Kabupaten Indramayu 71,4 persen, KPU Kota Semarang 57,1 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X