Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh menegaskan bahwa biaya perawatan pasien positif Covid-19 dipastikan ditanggung oleh negara.

Hal itu, kata Subuh, sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Itu diatur dalam peraturan Menterian Kesehatan, nomor 413 tahun 2020. Jadi bagi pasien yang suspek, probable, maupun confirm, dirawat di rumah sakit mana pun maka akan dibiayai oleh negara," kata Subuh dalam diskusi virtual bertajuk "Vaksinasi: Pencegahan vs Pengobatan", Selasa (1/12/2020).

Kendati demikian, ia mengatakan, pembiayaan itu akan berlaku selama rumah sakit tersebut menerima rujukan pasien Covid-19.

"Tidak hanya di rumah sakit pemerintah saja, di rumah sakit swasta juga, selama rumah sakit declare menerima pasien Covid-19, negara akan bayar sesuai hitungan pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Misteri Virus Corona Masih Berlanjut

Kemudian, Subuh juga memastikan anggota keluarga pasien Covid-19 juga mendapatkan fasilitas dari negara.

Hal tersebut, menurutnya, tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 446 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Apabila yang bersangkutan ada kontak dekat atau pernah kontak dan ada gejala, maka semuanya akan ditanggung negara,” kata Subuh.

“Lapor ke dinas kesehatan sehingga mendapat fasilitas termasuk swab (test), bukan hanya rapid (test), itu disediakan oleh negara,” imbuhnya.

Di sisi lain, Subuh mengatakan upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan pengadaan vaksin dalam waktu dekat akan terelalisasi.

Ia mengatakan, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021.

Selanjutnya akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.

Menurut Subuh, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi.

"Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021," kata dia.

Baca juga: Jadi Gejala Covid-19 Paling Umum, Ini yang Perlu Kita Pahami soal Anosmia

Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri.

Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.

"Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu," ucap Subuh.

"Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga melakukan simulasi terkait proses vaksinasi. Menurut Subuh, simulasi telah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Bogor dan Karawang.

"Simulasi di Bogor langsung oleh Bapak Presiden, di Karawang langsung oleh Bapak Wapres, Jadi artinya, kalaupun nanti sudah datang vaksinnya kita sudah siap untuk melakukannya," tutur dia.