Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Kompas.com - 01/12/2020, 20:00 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kembali memberikan tanggapan soal adanya perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

Namun, Wiku tidak menjelaskan penyebab perbedaan data itu. Dia hanya menegaskan, sinkronisasi data antara pemda dengan pemerintah pusat masih terus dilakukan.

"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).

Dia melanjutkan, sinkronisasi data yang dilakukan bertujuan menyempurnakan data perkembangan Covid-19 yang telah dikumpulkan dari 34 provinsi.

Pihaknya berharap setelah sinkronisasi, data yang ada menjadi lebih akurat.

"Agar dapat menjadi alat validasi data yang baik dan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat," tegas Wiku.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Wiku juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan koordinasi yang sama dengan Dinas Kesehatan di daerah.

Sehingga, pihaknya mengimbau pemda agar mau menghubungi Kemenkes untuk memastikan sinkronisasi data.

"Kami minta pemda agar menghubungi Kemenkes memastikan datanya betul sinkron sehingga bisa jadi alat validasi yang benar," kata Wiku.

"Pemerintah juga ingin semua daerah bisa mengakses data yang realtime. Begitu pula dengan pemerintah pusat. Sehingga data yang digunakan adalah data sekarang," tambahnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X