PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Kompas.com - 01/12/2020, 13:55 WIB
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom dalam sebuah diskusi bertajuk Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama di Jakarta, Selasa (6/12/2016). Kristian ErdiantoSekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom dalam sebuah diskusi bertajuk Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan terorisme perlu diikuti dengan langkah konkret.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam merespons aksi teror yang diduga dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11/2020).

"Perintah Presiden untuk memberantas terorisme dan menyatakan tidak ada tempat di Indonesia bagi para teroris perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret," kata Gomar kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air Kita

Menurut Gomar, kasus terorisme di Indonesia sudah terjadi sekian lama dan menimbulkan banyak korban baik warga sipil maupun aparat. Ia menilai persoalan terorisme belum usai.

Jika aksi teror terus berlanjut, kata Gomar, masyarakat akan takut dan hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran akan terorisme.

"Selama masalah ini belum tuntas, penduduk sekitar akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat mereka tidak dapat bekerja optimal," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Beri Santunan Keluarga Korban Pembunuhan di Sigi

Gomar juga mengkhawatirkan timbulnya kepanikan yang menyebar di masyarakat, jika aksi teror tak kunjung dituntaskan. Hal tersebut, menurutnya, dapat berakibat pula pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Pada gilirannya ini juga akan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemerintah," ucap Gomar.

Oleh sebab itu, Gomar mendorong kepolisian, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88, agar segera menyelesaikan kasus secara profesional dan proporsional.

"Bangsa ini membutuhkan tindakan dan bukti konkret berupa satunya komando Presiden dengan aksi aparat di lapangan," kata Gomar.

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Pelaku Teror di Sigi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X