PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Kompas.com - 01/12/2020, 13:55 WIB
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom dalam sebuah diskusi bertajuk Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama di Jakarta, Selasa (6/12/2016). Kristian ErdiantoSekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom dalam sebuah diskusi bertajuk Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan terorisme perlu diikuti dengan langkah konkret.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam merespons aksi teror yang diduga dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11/2020).

"Perintah Presiden untuk memberantas terorisme dan menyatakan tidak ada tempat di Indonesia bagi para teroris perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret," kata Gomar kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air Kita

Menurut Gomar, kasus terorisme di Indonesia sudah terjadi sekian lama dan menimbulkan banyak korban baik warga sipil maupun aparat. Ia menilai persoalan terorisme belum usai.

Jika aksi teror terus berlanjut, kata Gomar, masyarakat akan takut dan hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran akan terorisme.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selama masalah ini belum tuntas, penduduk sekitar akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat mereka tidak dapat bekerja optimal," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Beri Santunan Keluarga Korban Pembunuhan di Sigi

Gomar juga mengkhawatirkan timbulnya kepanikan yang menyebar di masyarakat, jika aksi teror tak kunjung dituntaskan. Hal tersebut, menurutnya, dapat berakibat pula pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Pada gilirannya ini juga akan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemerintah," ucap Gomar.

Oleh sebab itu, Gomar mendorong kepolisian, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88, agar segera menyelesaikan kasus secara profesional dan proporsional.

"Bangsa ini membutuhkan tindakan dan bukti konkret berupa satunya komando Presiden dengan aksi aparat di lapangan," kata Gomar.

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Pelaku Teror di Sigi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X