Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Kompas.com - 01/12/2020, 13:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan terorisme perlu diikuti dengan langkah konkret.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam merespons aksi teror yang diduga dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11/2020).

"Perintah Presiden untuk memberantas terorisme dan menyatakan tidak ada tempat di Indonesia bagi para teroris perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret," kata Gomar kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air Kita

Menurut Gomar, kasus terorisme di Indonesia sudah terjadi sekian lama dan menimbulkan banyak korban baik warga sipil maupun aparat. Ia menilai persoalan terorisme belum usai.

Jika aksi teror terus berlanjut, kata Gomar, masyarakat akan takut dan hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran akan terorisme.

"Selama masalah ini belum tuntas, penduduk sekitar akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat mereka tidak dapat bekerja optimal," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Beri Santunan Keluarga Korban Pembunuhan di Sigi

Gomar juga mengkhawatirkan timbulnya kepanikan yang menyebar di masyarakat, jika aksi teror tak kunjung dituntaskan. Hal tersebut, menurutnya, dapat berakibat pula pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Pada gilirannya ini juga akan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemerintah," ucap Gomar.

Oleh sebab itu, Gomar mendorong kepolisian, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88, agar segera menyelesaikan kasus secara profesional dan proporsional.

"Bangsa ini membutuhkan tindakan dan bukti konkret berupa satunya komando Presiden dengan aksi aparat di lapangan," kata Gomar.

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Pelaku Teror di Sigi

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk mengusut jaringan pelaku pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah.

Kapolri dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah diperintah Jokowi untuk meningkatkan kewaspadaan pasca-peristiwa.

"Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/11/2020).

"Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan," tuturnya.

Baca juga: Polri: Empat Orang Tewas di Kabupaten Sigi, Diduga Dibunuh Kelompok Teroris Ali Kalora

Adapun peristiwa pembunuhan ini diungkap oleh Polri pada Jumat (27/11/2020). Polri menyatakan, terjadi pembunuhan terhadap empat orang warga di Dusun lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat.

Menurut Karopenmas Mabes Polri Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono kejadian itu berlangsung sekitar pukul 10.30 Wita.

"Pada hari Jumat, 27 November 2020 pukul 10.30 WITA Anggota Polsek Palolo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Dusun 5 Lewonu," kata Awi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com