Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Ke-9, Wapres Minta MUI Adaptasi dengan Tantangan Zaman

Kompas.com - 26/11/2020, 08:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus melakukan pembenahan dan adaptasi terhadap tantangan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-10 Tahun 2020, Rabu (25/11/2020) malam.

"Teknologi informasi berkembang cepat, ini akan mengubah tata hidup masyarakat. Mereka dipaksa terus bergerak menuju era serba digital. MUI tidak boleh terlambat mengantisipasi hal itu," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Ma'ruf mengatakan, MUI harus siap menyongsong perkembangan tren digital. Berbagai program yang dijalankan MUI harus disesuaikan dengan tuntutan tersebut.

Terlebih lagi, MUI merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia.

"Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan dan pengayoman yang optimal kepada umat. Untuk itu, menjawab tantangan yang ada saat ini, MUI diharapkan dapat mendorong diterapkannya digitalisasi dalam tata kelola perkantoran MUI," kata dia.

Baca juga: Kemenag dan MUI Sepakat Percepat Pemberian Sertifikasi Halal bagi UMK

Selain itu, Ma'ruf menuturkan, Islam Wasathiyah (moderat) sudah menjadi landasan kerja para pengurus MUI. Hal tersebut dinilainya sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang majemuk.

Ma'ruf mengingatkan agar semangat tersebut dibawa dan dijaga semua pengurus MUI dalam menjalankan tugasnya ke depan.

"Komitmen untuk tetap menjadikan Islam Wasathiyah sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah MUI di masa yang akan datang," tegas dia.

Munas MUI kali ini mengangkat tema "Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, serta UUD NRI 1945 secara Murni dan Konsekuen". Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, selama tiga hari, yakni pada 25 hingga 27 November 2020.

Agenda Munas MUI tahun 2020 antara lain pemilihan Ketua Umum MUI dan Dewan Pimpinan MUI periode 2020-2025, serta pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com