BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 24/11/2020, 15:45 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 SHUTTERSTOCK/solarsevenIlustrasi vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin Covid-19.

Menurut dia hal itu penting dilakukan agar ke depannya tak ada penolakan terhadap program vaksinasi Covid-19 karena masalah kehalalan.

"Kami mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, (BPOM) bersama (MUI) untuk mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin tersebut," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Pengakuan Relawan Vaksin Covid-19: Setelah Disuntik, Kami Baik-baik Saja...

Ia pun meminta BPOM dan Kementerian Kesehatan memastikan standar dan fasilitas produksi dan unsur obat vaksin yang digunakan, serta mutu proses bahan baku, proses produksi, pelabelan, dan pengemasan.

Kesemua itu, kata Bambang, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga aman jika nantinya diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembuatan vaksin dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui informasi tentang vaksin tersebut secara jelas dan terbuka.

Baca juga: INFOGRAFIK: 7 Tahapan Pengembangan Vaksin Covid-19

Ia pun meminta BPOM untuk selalu mengawasi saat kedatangan, pendistribusian, hingga penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

"Kami juga endorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat bahwa hingga saat ini vaksin belum resmi diedarkan," tutur Bambang.

"Sehingga diharapkan agar masyarakat mengetahui keberadaan vaksin tersebut dan tidak mudah percaya apabila ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa saat ini vaksin tengah beredar dan diberikan kepada masyarakat," lanjut politisi Golkar itu.

Adapun direncanakan vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada akhir November. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi meski tak menyebut vaksin dari perusahaan mana yang akan datang.

Baca juga: Vaksin Corona AstraZeneca Efektif 90 Persen, Bagaimana Cara Kerjanya?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Nasional
UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Nasional
Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X