Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kompas.com - 24/11/2020, 18:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara tegas menindak pelanggar protokol kesehatan di wilayah Ibu Kota.

Wiku menyoroti kasus Covid-19 di DKI. Sebab, sudah tiga pekan berturut-turut Ibu Kota masuk dalam lima besar provinsi yang mencatatkan penambahan kasus virus corona tertinggi.

"DKI Jakarta sudah tiga minggu berturut-turut di lima besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi, bahkan di pekan ini berada di peringkat pertama," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Bahas Perkembangan Uji Coba Vaksin Covid-19

"Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku," tuturnya.

Wiku mengtakan, ada banyak hal yang dapat diupayakan pemerintah daerah untuk menekan kasus Covid-19. Misalnya, meningkatkan kapasitas pemeriksaan atau tes Covid-19.

Pemeriksaan Covid-19 disarankan berfokus pada orang-orang yang mempunyai riwayat perjalanan di masa liburan, lantaran peningkatan kasus virus corona diduga dipicu libur panjang pada pekan lalu.

Wiku mewanti-wanti, jangan sampai kerja keras selama delapan bulan penanganan pandemi menjadi rusak karena pemerintah daerah tidak sabar, tidak hati-hati atau tak peduli pada Covid-19.

"Kembali saya ingatkan bahwa selama belum ada vaksin maka protokol kesehatan adalah obat terampuh untuk menekan angka penularan. Selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan serta hindari bepergian ke luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku menerangkan, pada pekan ini terjadi kenaikan kasus Covid-19 hingga 3,9 persen.

Kenaikan ini setidaknya disumbangkan oleh 5 provinsi yang mencatatkan penambahan kasus virus corona tertinggi, yakni DKI Jakarta naik 1.937 kasus, dari 6.600 menjadi 8.537 kasus.

Kemudian Riau naik 1.166 kasus, dari 867 menjadi 2.033 kasus. Lalu, Jawa Timur naik 736 kasus, dari 1.666 menjadi 2.392 kasus.

Baca juga: Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 338 kasus, dari 281 menjadi 619 kasus. Di posisi kelima, Sulawesi Tengah naik 245 kasus, dari 111 menjadi 356 kasus.

Wiku menyebut, dibandingkan pekan sebelumnya, tak ada perubahan yang signifikan terkait 5 besar provinsi yang mencatatkatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi pekan ini.

"Saya mohon perhatian dengan sangat untuk pemda kelima provinsi ini untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi peningkatan kasus karena ini sudah sangat serius," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com