Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 25/11/2020, 07:45 WIB
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020). DOK. Humas BNPBKoordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, institusi pendidikan berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19 jika penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tak disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Oleh karenanya, meskipun sekolah tatap muka mulai dibuka tahun depan, kegaitan belajar mengajar tidak dapat digelar secara instan seperti sedia kala sebelum pandemi virus corona.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

"Kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan mulai dilakukan tahun depan tidak berarti kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti sedia kala secara instan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

"Perlu diingat, instansi pendidikan dapat menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 apabila aktivitasnya tidak berpedoman pada protokol kesehatan," tutur dia.

Wiku mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi institusi pendidikan untuk dapat menggelar sekolah tatap muka.

Syarat itu mulai dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan, hingga akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Syarat lainnya, sekolah harus menerapkan wajib masker serta memiliki alat pengukur suhu badan atau thermo gun.

Baca juga: Mendikbud: Belajar Tatap Muka Diperbolehkan, tetapi Tidak Diwajibkan

Selain itu, sekolah juga harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi termasuk akses transportasi yang aman, riwayat perjalanan dari daerah dan zona risiko tinggi dan kontak erat, serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri.

"Kemudian juga persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali," ujar Wiku.

Wiku mewanti-wanti agar institusi pendidikan disiplin dan tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X