Kompas.com - 21/11/2020, 15:34 WIB
Saat Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengunjungi progres pembangunan rumah Gempa LOMBOK KOMPAS.COM/IDHAM KHALIDSaat Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengunjungi progres pembangunan rumah Gempa LOMBOK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen TNI Joni Supriyanto menegaskan kembali bahwa Papua sudah sah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

Hal tersebut ia buktikan dengan melihat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua yang pernah dilakukan pada 1969.

"Kita mampu menyampaikan bahwa referendum di Papua sudah selesai dengan Pepera-nya, dengan Resolusi 2504, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari bagian NKRI," kata Joni dalam Webinar bertajuk "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya" Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Ditangkap karena Dugaan Makar, Awalnya Peserta RDP Otsus Papua Dibubarkan karena Langgar Protokol Kesehatan

Ia melanjutkan, hasil Pepera itu kemudian selalu digaungkan oleh TNI kepada masyarakat Papua dan di luar Papua.

Sebelum hasil Pepera tersebut, kata dia, sudah ada perjuangan rakyat bangsa yang dipimpin oleh Panglima Mandala saat itu, Soeharto.

"Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia waktu itu, didengar oleh PBB, maka dilakukan Pepera. Kemudian, lobi-lobi politik antara Indonesia dengan negara luar untuk meyakinkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia dilakukan oleh petinggi kita zaman dahulu," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: TNI Sebut KKB Tembak Dua Warga Sipil di Puncak Papua, 1 Tewas

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai.

Terlebih lagi, saat ini, gerakan tersebut dinilai sudah memasuki ranah dunia maya atau bergerak melalui media sosial (medsos).

"Untuk itu, tugas kitalah menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa yang terjadi di Papua tidak seperti yang muncul di media sosial. Jadi, hari ini adalah perang opini yang dibentuk oleh kelompok-kelompok propaganda, khususnya OPM, kita juga harus mampu membalas atau meluruskan," jelasnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 November 2020

Joni meminta semua elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk melawan gerakan separatis tersebut dengan cara perang opini.

Adapun perang opini itu, kata dia, dapat dilakukan dengan memberikan narasi terkait keberhasilan pemerintah dalam membangun Papua.

"Belanda sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara kita hadir di Papua sejak tahun 1960-an. Perbandingan 350 tahun, bandingkan dengan tahun 60-an, sekian puluh tahun. Bagaimana pembangunan di Papua, perkembangannya, jauh lebih baik, signifikan, saat ini daripada waktu dijajah oleh Belanda," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
Walhi NTT Minta Pemerintah Fokus Prioritaskan Konservasi TN Komodo, Bukan Urusan Wisatanya

Walhi NTT Minta Pemerintah Fokus Prioritaskan Konservasi TN Komodo, Bukan Urusan Wisatanya

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Lagi, Gerindra: Tak Sedikit Kader Ingin Beliau Maju Capres

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Lagi, Gerindra: Tak Sedikit Kader Ingin Beliau Maju Capres

Nasional
Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Nasional
Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Nasional
Satgas: Tak Ada Bukti Hewan Positif Covid-19 Menularkan Virus ke Manusia

Satgas: Tak Ada Bukti Hewan Positif Covid-19 Menularkan Virus ke Manusia

Nasional
Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Nasional
130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

Nasional
UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

Nasional
UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

Nasional
UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X