Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tanpa Dukungan Masyarakat Rantai Penyebaran Covid-19 akan Terus Terjadi

Kompas.com - 19/11/2020, 15:33 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Doni Monardo mengatakan, percepatan penanganan virus corona membutuhkan peran serta semua pihak.

“Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi," ujar Doni.

Oleh karenanya, kata Doni, menghindari kerumunan menjadi salah satu langkah nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut.

Pernyataan tersebut Doni sampaikan saat akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (19/11/2020).

Terkait dukungan masyarakat, Doni menjelaskan, dibutuhkan upaya bersama dalam adaptasi perubahan perilaku di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Bubarkan Segala Bentuk Kerumunan

Salus populi suprema lex artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Doni, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (19/11/2020).

Maka dari itu, Doni kembali mengingatkan kepada semua gubernur, Panglima Kodam (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) seluruh Indonesia agar melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa.

Pasalnya, kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

"Untuk itu, siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang," ungkap Doni.

Hal ini, lanjut Doni, demi menyelamatkan rakyat agar terhindar dari penularan Covid-19.

Belajar dari kejadian Jakarta

Dalam kesempatan tersebut, Doni menyampaikan, pemerintah daerah harus belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu.

Oleh karena itu, Gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun pada masa mendatang.

"Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati," tegasnya.

Baca juga: Ramai soal Satgas Covid-19 Disebut Adakan Turnamen Mobile Legends, Ini Penjelasannya...

Sebelumnya, Doni sendiri telah melakukan percakapan via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan memberikan mandat kepada orang nomor satu di Sumut ini.

Doni berharap para Gubernur, Pangdam dan Kapolda bisa segera membuat jumpa pers.

“Gelaran jumpa pers sekaligus untuk menyampaikan pada publik bahwa di masa pandemi Covid-19 semua masyarakat harus disiplin, dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden,” harap Doni.

Baca juga: Bahas Kesiapan Pilkada, DPR Rapat dengan Mendagri, TNI-Polri, KPU-Bawaslu, hingga Satgas Covid-19

Lebih lanjut Doni mengatakan, para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

"Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas tokoh masyarakat melakukan pencegahan," kata Doni.

Untuk itu, lanjut Doni, semua tokoh atau ulama harus menjadi teladan, memberi contoh, dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Sangat berpotensi terjadi gesekan

Doni kembali mengungkapkan, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah pada saat massa sudah berkumpul, maka ketika mereka dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan.

"Maka dari itu, saya minta kepada semua pemimpin di daerah untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain," tegasnya.

Sebab, kalau massa sudah berkumpul dan dibubarkan maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian ini dipastikan akan mengakibatkan adanya jatuh korban.

Baca juga: Soal Keramaian di Puncak Bogor Saat Kedatangan Rizieq, Ini Kata Satgas Covid-19 Jabar

Oleh karena itu, Doni meminta semua pihak harus tegas sejak awal, agar kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak terjadi.

“Ingat, Covid-19 ini nyata, bukan konspirasi. Di Indonesia, korban meninggal sudah lebih 15.000 orang, sedangkan di dunia lebih dari 1,5 juta jiwa," jelasnya.

Untuk menekan jumlah ini, Doni berjanji, akan menelepon satu persatu semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia agar mereka benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa.

Baca juga: Saat Jokowi Tagih Ketegasan TNI-Polri dan Satgas Covid-19

"Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan, maka kita sudah melindungi rakyat kita," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com