Bahas Kesiapan Pilkada, DPR Rapat dengan Mendagri, TNI-Polri, KPU-Bawaslu, hingga Satgas Covid-19

Kompas.com - 18/11/2020, 11:17 WIB
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Oleh karena itu, menurut Doli, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu digalakkan kembali. KOMPAS.com/Yakob Arfin T SasongkoKetua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Oleh karena itu, menurut Doli, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu digalakkan kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Polri, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Satgas Covid-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, agenda rapat ini membahas evaluasi tahapan-tahapan Pilkada yang sudah berjalan dan persiapan tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020.

"Kita ingin mengetahui secara umum evaluasi perjalanan seluruh tahapan terutama menyangkut pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19," kata Doli saat memimpin rapat yang disiarkan TV Parlemen, Rabu (18/11/2020).

Doli juga mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan dari Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo terkait perkembangan pandemi di daerah-daerah peserta Pilkada.

Baca juga: Kemendagri Optimistis Target 77,5 Persen Pemilih Pilkada 2020 Tercapai

"Perkembangan soal pandemi dari Satgas Covid-19 punya monitoring khusus terhadap pelaksanaan pilkada di wilayah-wilayah peserta pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menyampaikan tidak bisa menghadiri rapat karena ada tugas lain.

Ia mengatakan, tujuan diundangkannya pihaknya TNI-Polri adalah untuk memastikan keamanan dan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

"Untuk memastikan selain kita dengar bagaimana posisi dari masing-masing lembaga ini, kita harap netralitas dan keamanan pilkada," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X