Kompas.com - 17/11/2020, 17:53 WIB
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sodik Mujahid dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).  Dok. Humas MPR RIAnggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sodik Mujahid dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra sekaligus salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga Sodik Mudjahid mengatakan, draf RUU Ketahanan Keluarga sudah mengalami perbaikan.

Salah satu perbaikan, menurut Sodik, RUU Ketahanan Keluarga tidak mengatur tentang pelaku LGBT dan pelaku sadisme dan masokisme atau bondage and discipline, sadism and masochism (BDSM).

Hal tersebut disampaikan Sodik, menanggapi anggota Baleg dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana yang mempertanyakan aturan terkait LGBT dan BDSM dalam draf RUU Ketahanan Keluarga.

Baca juga: Fraksi PDI-P: Sistem Informasi dalam RUU Ketahanan Keluarga Rentan Disalahgunakan

"UU ini tidak mengatur tentang LGBT dan lain lain. Saya kira nanti ada UU yang mengatur khusus tentang hal tersebut," kata Sodik dalam rapat Baleg terkait harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga secara virtual, Selasa (17/11/2020).

Sodik juga menegaskan, dasar penyusunan RUU Ketahanan Keluarga ini bukan berdasarkan agama tertentu, tetapi mengacu pada Pancasila dan UU terkait.

"Kami tegaskan bahwa dasar dan pengaturan dalam UU ini bukan atas dasar suatu agama tapi betul-betul berdasarkan kepada Pancasila UUD serta UU yang terkait," ujarnya.

Awalnya dalam rapat tersebut, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga menyimpulkan BDSM dan LGBT sebagai penyimpangan seksual.

Baca juga: Pengusul: Substansi RUU Ketahanan Keluarga Berbeda dengan UU Perkawinan

"Kemudian adanya batas-batas privasi rumah tangga orang lain yang ingin disusupi oleh pihak tertentu melalui negara, lalu ke masyarakat," kata I Ketut.

Selain itu, I Ketut menyoroti draf RUU Ketahanan Keluarga menyebut LGBT merupakan ancaman nonfisik dan penyimpangan seksual.

Oleh karenanya, ia menilai, ada upaya menyingkirkan hak-hak LGBT sebagai kelompok minoritas di Indonesia.

"Adanya upaya pembodohan masyarakat, perumusan RUU ketahanan keluarga benar-benar menghilangkan aspek keilmuan dalam menelaah keragaman gender dan seksualitas," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X