Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

Kompas.com - 17/11/2020, 13:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yakin kasus Covid-19 dapat dikendalikan jika seluruh pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, ia juga yakin, jika pejabat-pejabat tak membuat kerumunan seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di DKI Jakarta, kasus penyebaran virus corona dapat ditekan.

"Kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh, pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat (tidak) membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa meng-contain (mengontrol) Covid-19 ini dan sampai menunggu nanti vaksinasi yang insya Allah bisa kita lakukan pada akhir tahun ini," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Luhut menyayangkan adanya aktivitas yang memicu kerumunan yang terjadi di Ibu Kota Negara belakangan ini. Menurut dia, kerumunan terbukti memunculkan kasus Covid-19.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina


Disayangkan pula ada pejabat yang hadir dalam kerumunan tersebut dan enggan melakukan karantina untuk mencegah penularan virus.

Namun demikian, Luhut tak menyebutkan lebih lanjut mengenai pejabat yang disinggungnya.

"Kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantina," ujarnya.

Berkebalikan dengan pejabat tersebut, Luhut mengaku, sekembalinya dari Yunani tiga minggu lalu, ia melakukan karantina selama satu minggu sebelum melakukan kegiatan lainnya.

Hal serupa akan kembali Luhut lakukan setelah kembali ke Tanah Air pasca bertugas di Amerika.

Baca juga: Tanggapan Berbeda Ridwan Kamil soal Pencopotan Kapolda Jawa Barat

 

Menurut dia, semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan tanpa terkecuali, termasuk para pejabat.

"Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah," ujarnya.

Luhut menambahkan, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan di seluruh elemen masyarakat. Selain karantina kesehatan, 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi kunci pencegahan penularan Covid-19.

"Strateginya adalah bagaimana kita mensosialisasikan dengan baik Covid-19 ini kepada semua masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan seperti pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak," katanya.

"Ini juga penting kami tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru dan itu sudah ada evidence," tutur Luhut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com