Luka Gores Demokrasi

Kompas.com - 14/11/2020, 06:47 WIB
Mahasiswa dari Universitas Gunadarma dan Universitas Mercu Buana mulai padati Patung Kuda, Jakarta Pusat menolak UU Cipta Kerja, Rabu (28/10/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITAMahasiswa dari Universitas Gunadarma dan Universitas Mercu Buana mulai padati Patung Kuda, Jakarta Pusat menolak UU Cipta Kerja, Rabu (28/10/2020)

Dalam konteks pemerintahan saat ini, kekuatan demokrasi harus mampu meredam pengaruh buruk teknokratisme-liberal pembangunan yang semakin lama semakin melukai, termasuk lingkungan.

Memang sejak awal pemerintahan Jokowi performanya lebih teknokratik dibandingkan enviromentalistik. Problem tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga melukai lingkungan adalah masalah yang harus dijawab dengan kritik-kritik mendasar.

Ketika dihadapkan dengan kepentingan memperbesar produk domestik bruto dan limpahan tenaga kerja, aspek lingkungan dan politik agraria pasti tersayat dan terluka dalam.

Namun di situlah talenta pemimpin diuji, pembangunan tak sepantasnya mengeruk hingga berparut tanah air dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Duka-duka lingkungan terlihat mengangka pada banyak proyek Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Saat ini kritik atas pola pembangunan liberalistik-teknokratik, seperti melalui UU Cipta Karya, harus dibaca sebagai upaya mempertahankan demokrasi agar tidak tergerus oleh pandangan serba-negara.

Benar, memakai logika Schumpeterian, demokrasi menegak oleh adanya mekanisme elektoral memilih pemimpin. Ketika warga tidak puas mereka bisa mengganti pemimpin pada pemilu berikutnya.

Namun, masalah tidak berhenti sesederhana itu. Demokrasi juga berhubungan dengan kehendak warga untuk membuat pilihan berbeda dengan pemimpin yang dipilih.

Ruang kuasa itu secara formal dijalankan oleh partai politik dan parlemen, tapi di era klientelisme ini, daya itu padam semesta.

Ketika representasi kekuasaan – legislatif dan eksekutif – masih gagal dengan norma-normanya di dalam undang-undang itu, norma dan nilai dari pengkritik UU Cipta
Karya adalah instrumen pengawasan dan penyeimbang konstitusional yang menyelamatkan demokrasi.

Atau jangan-jangan ada takdir lain dari demokrasi kita. Seperti diungkapkan Steven Levitsky (2018), profesor ilmu politik Harvard University, “kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara, dan jalan kerusakan demokrasi elektoral sedemikian mengecoh.”

Permasalahan hari ini bukan lagi pada siapa yang menjadi presiden, tapi bagaimana mandat kekuasaan itu menyentuh kesadaran masyarakat, yang miskin dan jauh.

Meskipun demikian, penulis masih yakin, Presiden Jokowi mau mendengarkan bertalu-talu kritik atas UU Cipta Karya.

Karena jika tidak, itu penanda kegagalan demokrasi partisipatoris, ketika rakyat dianggap kurang canggih memahami undang-undang, layaknya hasrat sang pembuatnya.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X