Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa: Banyak Negara Ingin Tiru Program BLT Dana Desa Indonesia

Kompas.com - 11/11/2020, 16:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada banyak negara yang ingin meniru program bantuan tunai langsung (BLT) dana desa yang dilakukan Indonesia.

Hal ini dikutipnya dari pernyataan ahli pembangunan internasional sekaligus akademisi dari Georgetown University, Scott Guggenheim.

"Saya ingin sedikit mengungkapkan pernyataan Scott Guggenheim terkait dengan BLT, ini menarik sekali," ujar Abdul Halim dalam konferensi pers daring yang pada Rabu (11/11/2020).

"Kata Guggenheim, 'Saya lihat saat ini banyak negara ingin meniru BLT dana desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini'," kata Abdul Halim mengutip pernyataan itu. 

Baca juga: Menteri Desa: Rp 37,504 Triliun Dana Desa Telah Tersalurkan ke Masyarakat

Abdul Halim mengatakan, salah satu hal yang diapresiasi dari BLT ini yakni bantuan tunai kepada 2,7 juta kepala keluarga perempuan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penyaluran itu bisa dilakukan karena strategi pendataan berbasis komunitas.

Pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) itu dilakukan tiga kali oleh tiga relawan Covid-19 di desa.

"Untuk memastikan kebenaran harus tiga orang. Makanya saya pun agak kaget dari data yang kami terima ada 2,7 juta KPM penerima dana desa yang kepala keluarganya adalah perempuan," ujar Abdul Halim.

Dia sebelumnya mengungkapkan, sebanyak Rp 37,504 triliun dana desa telah tersalurkan kepada masyarakat.

Jumlah ini berdasarkan data pada 8 November 2020.

"Total dana desa yang telah terpakai, tersalurkan Rp 37,504 triliun," ujar Abdul Halim.

Jumlah tersebut merupakan total dari empat komponen penyaluran.

Rinciannya, dana desa untuk tanggap Covid-19 sebesar Rp 3,170 triliun, untuk dana padat karya tunai desa (PKDT) sebesar R0 10,546 triliun, untuk infrastruktur lainnya sebesar Rp 5,295 triliun dan untuk dana BLT sudah tersalur sebanyak 18,493 triliun.

Sementara itu, menurut Abdul Halim, dana desa yang dianggarkan pada APBN 2020 sebesar Rp 71,190 triliun.

Baca juga: Tutupi Kekurangan Anggaran BLT Dana Desa, Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan Kemensos

Sampai saat ini, masih ada sisa sebesar Rp 33,685 triliun yang belum digunakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com