Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Masif Lakukan Tes Covid-19

Kompas.com - 03/11/2020, 21:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tak kendor dalam melakukan 3 T yaitu tracing (penelusuran), testing (pengujian), dan treatment (perawatan) dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kurniasih menanggapi pemeriksaan terkait Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

"Apalagi Indonesia masih tertinggal jauh dalam jumlah pengujian atau tes per 1 juta penduduk dibanding negara-negara lain," kata Kurniasih saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Lapas Pekanbaru Gelar Swab Massal, 207 Napi dan 9 Petugas Positif Covid-19

Kurniasih mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan Covid-19 lebih masif, karena masyarakat banyak melakukan aktivitas di luar rumah saat libur panjang akhir Oktober 2020 yang lalu.

"Dan harus diwaspadai potensi penyebaran dan infeksi yang besar karena aktivitas warga yang banyak keluar di saat libur panjang dan penuhnya kawasan hiburan dan rekreasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kurniasih mengingatkan, Indonesia saat ini menempati posisi ke-19 di dunia terkait kasus Covid-19. Indonesia juga berperingkat ke-4 di Asia.

Oleh karenanya, ia meminta, pemerintah fokus dalam menangani kasus Covid-19 dan tak terganggu dengan urusan lain.

"Apalagi kalau kemudian lebih banyak fokus pada vaksin yang masih perlu waktu, seharusnya jumlah pengujian spesimen lebih ditingkatkan dan 3T harus lebih diintensifkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, data pemeriksaan terkait Covid-19 dalam beberapa hari terakhir semakin menurun.

Penurunan ini terlihat dari jumlah spesimen dan jumlah orang yang diperiksa secara harian.

Baca juga: Tersisa 15 Kasus Aktif Positif Covid-19 di Malang, Wali Kota: Kita Masuk Zona Kuning

Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 berada di bawah target 30.000 spesimen per hari yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sejak Jumat (30/10/2020) hingga Senin (2/11/2020) ini, pemeriksaan spesimen terlihat menurun dari hari-hari sebelumnya yang berhasil melampaui target.

Pada 30 Oktober pemerintah memeriksa 24.854 spesimen, 31 Oktober sebanyak 29.001 spesimen, 1 November 23.208 spesimen, dan 2 November 26.661 spesimen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com