Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 57,8 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi Tangani Covid-19

Kompas.com - 03/11/2020, 20:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dinilai cukup puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-17 Oktober lalu.

Berdasarkan temuan LSI, 57,8 persen responden yang dimintai pendapatnya menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

"Di bulan Oktober itu mayoritas meskipun tidak terlalu tinggi, 57,8 persen hampir 58 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka puas dengan dengan penanganan virus Corona yang dilakukan oleh pemerintah," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis yang disiarkan melalui akun Youtube LSI, Selasa (3/11/2020).

Bila dirinci, terdapat 5,2 persen responden yang menyatakan puas dan 52,6 responden yang menyatakan cukup puas terhadap kinerja Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Survei LSI Tunjukkan Kepercayaan ke KPK Rendah, Febri Diansyah Singgung soal Gimmick

Sementara, terdapat 34,1 responden yang kurang puas, 4,3 persen yang tidak puas sama sekali, dan 3,7 responden yang tidak menjawab.

"Yang menyatakan tidak (puas) cukup banyak di sini hampir 40 persen juga, ini bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah," ujar Djayadi.

Di samping itu, LSI mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga dalam mengawasi penyaluran bantuan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Hasilnya, Presiden mengisi posisi puncak sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 14 persen responden sangat percaya, 67 persen responden cukup percaya, 15 persen responden percaya, 1 persen responden sangat tidak percaya, dan 3 persen responden tidak menjawab.

Posisi berikutnya diisi Pemerintah Provinsi, Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Kemudian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Polisi, media masssa, Ombudsman Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menduduki posisi buncit.

"Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga utama tadi cukup tinggi di angka 70 sampai 80-an persen, jadi modal pemerintah cukup besar di sini utk menyalurkan dan memastikan kepada masyarakat bahwa bantuan-bantuan sosial itu tepat sasaran," kata Djayadi.

Adapun survei ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang diwawancarai melalui telepon. Djayadi mengatakan, survei ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com