Kompas.com - 03/11/2020, 11:17 WIB
Korek kuping jumbo yang dibawa massa dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Rabu (28/10/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITAKorek kuping jumbo yang dibawa massa dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Rabu (28/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, Undang-undang Cipta Kerja mengurangi nilai pesangon buruh.

"Dari 32 bulan upah menjadi 25 upah atau 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, hal ini jelas merugikan buruh Indonesia karena nilai jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.

Baca juga: Pekerja Tidak Bisa Ajukan PHK Jika Dirugikan Perusahaan dalam UU Cipta Kerja

Ia membandingkan nilai JHT dan jaminan pensiun buruh Indonesia dengan Malaysia.

"Di sana, jumlah pesangon antara 5-6 bulan upah. Tetapi nilai iuran JHT dan pensiun buruh Malaysia mencapai 23 persen. Sedangkan buruh Indonesia nilai JHT dan pensiunnya hanya 8,7 persen," jelasnya.

Lanjut dia, wajar apabila negara seharusnya melindungi buruh melalui skema pesangon yang lebih baik karena nilai jaminan sosial yang lebih kecil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, kata Said, KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Baca juga: Tak Hanya Gugat ke MK, KSPI Akan Tempuh Jalur Ini untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-undang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), dan diunggah pada Senin malam.

Aturan sapu jagat bernama resmi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini berisi 1.187 halaman.

UU Cipta Kerja tersebut kini sudah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses publik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

Nasional
Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

Nasional
Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Nasional
UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

Nasional
Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.