Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Nama Kandidat Ketum dari Eksternal, PPP Dinilai Tengah Krisis Tokoh

Kompas.com - 27/10/2020, 10:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Ka’bah itu menurut rencana akan menggelar Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember mendatang.

Tak hanya dari internal partai, beberapa nama tenar dari luar partai seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno pun turut muncul.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menculnya nama kandidat ketua umum dari luar PPP menjadi indikasi bahwa ada persoalan di internal partai tersebut.

“Boleh jadi memang PPP sedang krisis tokoh sebagai ikon PPP. Sehingga calon ketua umum PPP akhirnya mencuat di luar eksternal,” kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Idealnya, ia mengatakan, setiap partai memiliki figur sentral yang dapat menjadi simbol bagi partai tersebut. Keberadaan figur itu cukup penting, terutama dalam mendulang elektoral partai pada saat pemilu.

Pada kemudian hari, Pangi menambahkan, figur tersebut dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum pada saat partai menggelar pemilihan ketua umum baru.

Namun kondisi itu dapat dikecualikan, apabila partai memiliki mesin partai yang cukup kuat dan mengakar seperti Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sehingga, partai tersebut tidak lagi bergantung pada magnet elektoral tokoh tertentu maupun ketua umum untuk mendulang suara.

“Ketika kader sendiri sudah enggak bisa diharapkan mampu menahkodai PPP, jelas itu musibah bagi PPP. Kenapa enggak percaya diri mengusung kader sendiri? Kenapa ada wacana kans Sandi, Khofifah, berpeluang menjadi ketua umum PPP?” ucapnya.

Baca juga: Sandiaga Kader Gerindra, Bukan Cuma PPP yang Tawarkan Jadi Ketua Umum

Pangi menilai, salah satu problematika yang kini tengah dihadapi PPP yaitu proses kaderisasi yang tidak berjalan maksimal. Hal itu disebabkan karena PPP kerap menjadi partai papan tengah bawah pada saat pemilu dilaksanakan.

Pada Pileg 2019 lalu, misalnya, partai yang telah berdiri sejak 1973 itu hanya berada di urutan kesembilan dalam perolehan suara. Dengan 6,3 juta suara yang berhasil didulang, PPP masih kalah di bawah Partai Amanat Nasional (9,5 juta suara), PKS (11,4 juta suara), maupun Partai Kebangkitan Banga (13,5 juta suara), di anntara kalangan partai berbasis agama.

Perolehan suara yang berhasil dicapai PPP pun tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Pileg 2014, yang saat itu mampu mendulang 8,1 juta suara. Tak hanya itu, akibat perolehan suara yang turun, jumlah kursi PPP pun menyusut hingga 20 kursi. Kini, hanya 19 kader PPP yang berhasil duduk di kursi parlemen.

“PPP saya cermati sudah mentok, sudah segitu-gitu saja elektabilitasnya. Hanya cukup untuk lolos ambang batas parlemen,” ucapnya.

“Begitu juga anak muda, enggak terlalu minat gabung ke PPP. Kebanyak didominasi tokoh tua ketimbang anak muda, sehingga magnet PPP kurang. Dan ini jelas secara tak langsung berdampak pada proses kaderisasi yang semakin lemah,” imbuh dia.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana, Pelaksana Harian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com