Salin Artikel

Sekjen: PPP Bakal Gelar Muktamar IX Desember 2020 di Makassar

"Pelaksanaanya akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19," kata Arsul dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).

Arsul menegaskan, salah satu penerapan protokol kesehatan, adalah seluruh peserta Muktamar IX harus melakukan polymerase chain reaction test atau tes usap dengan hasil negatif.

"Dan kita harapkan 3-5 hari sebelumnya mereka melakukan PCR dan membawa ke Makassaar. Kedua, di Makassar pertama memakai masker dan menjaga jarak. Jarak ini nanti di ruangan akan kita buat 1,5-2 meter," ujarnya.

Menurut Arsul, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Muktamar IX PPP yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PPP periode terakhir, pembaharuan visi dan misi, AD/ART dan pemilihan Ketua Umum PPP.

"Kemudian memilih ketua umum yang baru, dan pemilihan ketum ini dilaksanakan dengan sistem formatur. Yang terpilih jadi ketum akan menjadi formatur dibantu perwakilan DPW dan DPC," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, logo Muktamar IX PPP kali ini adalah perpaduan logo partai dengan rumah adat Toraja yang dibalut bendera merah putih.

Menurut Arsul, rumah adat Toraja melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, ditambah bendera merah putih untuk melambangkan PPP berpegang teguh pada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan lambang itu, sekali lagi PPP ingin menegaskan bahwa 4 konsensus bernegara yang kita sepakati itu adalah sesuatu yang bagi kami final tidak untuk diubah-unah atau diganti," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/02/13424211/sekjen-ppp-bakal-gelar-muktamar-ix-desember-2020-di-makassar

Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke