Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Kompas.com - 29/10/2020, 19:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Tonjolkan program UMKM

Selama berkampanye, pengembangan UMKM menjadi salah satu program prioritas yang diusung paslon Pung-Titik.

Pasangan calon kepala daerah nomor urut tiga ini menyiapkan program bantuan modal usaha maksimal Rp 10 juta untuk setiap UMKM melalui skema kartu UMKM Keren.

Selain fasilitasi modal usaha, kartu UMKM Keren juga memfasilitasi pelatihan usaha secara berkala untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM.

Baca juga: Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Pemberian akses kemitraan dengan industri besar, serta subsidi bea penjualan di pasar tradisional juga menjadi bagian dari program pengembangan UMKM yang diusung pasangan ini.

"Saya dan Mas Pung (Pungkasiadi) punya komitmen yang kuat terhadap sektor UMKM. Untuk sektor UMKM, kami menyiapkan kartu UMKM Keren," ungkap Titik Masudah, saat ditemui Kompas.com, Minggu (25/10/2020).

Menurut Titik, UMKM merupakan sendi pergerakan ekonomi yang strategis untuk pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan, di samping geliat industri skala besar di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Saat kampanye, Titik menyampaikan beberapa isu dan program prioritas, antara lain pengembangan UMKM, kesehatan ibu dan anak, beasiswa dan jaminan sosial, serta perluasan akses lapangan kerja.

Baca juga: Usung Calon Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Ini Alasan PDI-P

Pasangan Pung-Titik juga mengusung program perluasan akses lapangan kerja bagi pencari kerja yang memiliki KTP Kabupaten Mojokerto.

Sesuai proporsi dan kualifikasi yang dibutuhkan, lowongan kerja akan diprioritaskan kepada warga Mojokerto saat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah itu melakukan rekrutmen tenaga kerja.

"Perusahaan di Mojokerto ini sangat banyak dan sangat berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Ke depan, potensi lapangan kerja yang tersedia harus diprioritaskan kepada warga Mojokerto," ujar Titik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com