Kompas.com - 29/10/2020, 17:44 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Dok. Humas BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 1.000 kasus aktif Covid-19.

Hal itu berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga Minggu (25/10/2020).

"Yang paling harus diwaspadai, meskipun sebagian kecil adalah 2,3 persen atau 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif di atas 1.000 kasus,” kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Adapun kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan. Mereka bisa menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Rinciannya, Kota Padang (3.306), Jakarta Timur (2.663), Kota Jayapura (2.202), Jakarta Selatan (2.047), Jakarta Barat (1.951), Kota Pekanbaru (1.885).

Kemudian, Kota Bekasi (1.731), Kota Depok (1.595), Bekasi (1.287), Jakarta Utara (1.277), Bogor (1.275), dan Jakarta Pusat (1.024).

Wiku menuturkan, 12 kabupaten/kota tersebut konsisten berada dalam daftar yang sama. Hanya saja, yang membedakan tiap minggunya adalah posisi atau peringkat.

Baca juga: Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Namun, ia menegaskan kepada pemerintah daerah setempat bahwa hal tersebut bukanlah sebuah prestasi.

Menurut Wiku, hal itu menunjukkan masyarakat di daerah tersebut masih abai terhadap protokol kesehatan.

Oleh karena itu, Satgas meminta pemda melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan terhadap masyarakat setempat.

"Pemda harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap protokol kesehatan di daerahnya. Jangan sedikit pun lengah," tuturnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X