Vaksinasi Covid-19, Gembar-gembor Pemerintah dan Perintah Jokowi

Kompas.com - 27/10/2020, 07:34 WIB
Calon vaksin corona Covid-19 buatan Sinovac Biotech dipamerkan di China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) di Beijing, Minggu (6/9/2020). AFP/NOEL CELISCalon vaksin corona Covid-19 buatan Sinovac Biotech dipamerkan di China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) di Beijing, Minggu (6/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sejak jauh hari telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyiapkan secara detail program vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 yang disebut-sebut akan dimulai Desember telah disiapkan sejak sekarang. Ia meyakini vaksin akan menjadi senjata pamungkas pemutus mata rantai penularan Covid-19.

Untuk itu, ia tak ingin vaksinasi Covid-19 tersebut terhambat lantaran perencanaan yang tak matang. Hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Mengenai pelaksanan vaksinasi, saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah," kata Jokowi.

"Daerah ini kapan, ini detail. Saya minta detail sekali. Daerah ini kapan, daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan secara detail," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Ia pun meminta para menteri yang berurusan dengan vaksin Covid-19 harus bisa menjelaskan kepada masyarakat kriteria orang yang diprioritaskan dan bisa mendapat vaksin gratis.

Oleh karena itu, menginstruksikan jajarannya untuk segera membuat pengelompokan masyarakat prioritas yang akan memperoleh vaksin gratis.

Selain itu, Jokowi menginstruksikan harga vaksin Covid-19 bagi yang harus membayar tetap dibuat terjangkau.

"Jadi jelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka mendapatkan prioritas," tutur Jokowi.

"Kemudian, lakukan pelatihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan yang nanti atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ada Disinformasi soal Vaksinasi Covid-19

Harus aman

Kendati demikian, ia meminta proses vaksinasi dilakukan secara cermat. Ia meminta proses vaksinasi Covid-19 tak diburu-buru lantas melanggar kaidah kesehatan.

"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data kesehatan dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X