Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Kompas.com - 24/10/2020, 18:33 WIB
Ilustrasi vaksin corona SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin corona
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Virolog dari Universitas Gajah Mada M Saifuddin Hakim meminta pemerintah tak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

Ia menilai vaksinasi akan sulit dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat jika belum lolos uji klinis fase 3.

"Kalau kita tergesa-gesa mengedarkan vaksin ini sementara uji klinis fase 3 belum ada hasilnya, akan sulit mengomunikasikan ke publik untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terkait vaksin ini," kata Saifuddin dalam diskusi virtual yang digelar harian Kompas dan Keluarga Alumni Gajah Mada, Sabtu (24/10/2020).

Baca juga: Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Saifuddin menegaskan, dari belasan kandidat vaksin Covid-19 yang diproduksi di berbagai negara, belum ada satu pun yang telah melaporkan hasil uji klinis fase 3.

Artinya uji klinis tahap akhir itu belum bisa diketahui hasilnya serta kemungkinan efek samping yang ditimbulkan.

Hal ini termasuk vaksin yang dibeli pemerintah dari mengaku sudah mempelajari semua vaksin yang dibeli pemerintah dari luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan Astrazeneca.

"Data yang bisa diakses dari vaksin itu baru sampai uji klinis fase 2. Belum ada satu pun uji klinis fase tiga yang hasilnya sudah dirilis," kata dia.

Saifuddin pun menilai wajar jika ada kekhawatiran masyarakat, termasuk dari para tenaga medis yang menjadi kelompok pertama program vaksinasi.

Ia menegaskan kekhawatiran masyarakat saat ini bukan lagi didasari kepercayaan terkait halal haram vaksin, namun berdasarkan pengujian saintifik.

"Mereka resah karena kemarin ada pernyataan vaksinasi akan dimulai bulan November. Wajar sangat resah, bagaimana mungkin vaksin sudah dipakai November tapi belum selesai diuji klinis fase tiga," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut rencana pemerintah mulai melakukan vaksinasi pada minggu kedua November 2020 terancam molor.

Baca juga: Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Luhut mengatakan, kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kendati begitu, Luhut mengatakan Presiden Jokowi tetap akan mematuhi prosedur sembari menantikan surat otorisasi penggunaan darurat tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Nasional
Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

Nasional
Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Nasional
Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X