Satu Pasal di Naskah UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum: Memalukan

Kompas.com - 23/10/2020, 15:52 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas  pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai pemerintah dan DPR telah melanggar undang-undang dengan menghapus salah satu pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020.

"Menghapus pasal (setelah UU disahkan di rapat paripurna) tidak boleh. Ini sudah sangat telanjang kesalahan formalnya. Ini memalukan," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Feri menegaskan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas mengatur bahwa perubahan UU setelah pengesahan pada rapat paripurna hanya boleh dilakukan sebatas memperbaiki kesalahan pengetikan.

Baca juga: Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Karena itu, Feri menyesalkan pemerintah dan DPR justru melakukan perubahan substansi berupa penghapusan pasal.

Sebelumya, perubahan substansi juga terjadi saat UU itu masih berada di DPR.

"Jadi ini semakin menambah rentetan permasalahan formalitas. UU ini cacat secara formil," kata Feri Amsari.

Feri juga menilai alasan pemerintah dan DPR yang melakukan penghapusan pasal itu sesuai kesepakatan rapat panitia kerja tidak masuk akal.

Ia menegaskan, harusnya semua kesepakatan di tingkat panja itu sudah dimasukkan seluruhnya ke naskah UU Cipta Kerja yang dibawa ke rapat paripurna pengesahan.

Baca juga: Hapus Satu Pasal di Naskah UU Cipta Kerja, Istana: Tak Ubah Substansi

Dengan begitu, pasca-rapat paripurna, tak ada lagi perubahan substansi dalam naskah yang telah disetujui bersama.

"Ketika DPR menyerahkan draf ke pemerintah, maka dianggap draf itulah yang disetujui bersama. Ternyata sampai ke Presiden diubah lagi. Nah ini yang tidak benar," kata dia.

Adapun, diketahui bahwa pasal yang dihapus adalah ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Istana, ketentuan itu tertuang pada Pasal 40 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 46 UU Minyak dan Gas Bumi.

Namun pasal itu tidak ada dalam UU Cipta Kerja terbaru versi 1.187 halaman yang diserahkan pemerintah ke ormas MUI, NU dan Muhammadiyah.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Ketum PBNU Sebut Banyak Pasal Merugikan Masyarakat

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyebut pasal tersebut dihapus sesuai dengan kesepakatan dalam rapat panitia kerja antara DPR dan pemerintah.

"Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," kata Dini saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Nasional
Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Nasional
Menanti Nasib Pengangkatan 34.000 Guru Honorer yang Lulus PPPK 2019...

Menanti Nasib Pengangkatan 34.000 Guru Honorer yang Lulus PPPK 2019...

Nasional
506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tingginya Angka Penularan Jelang Libur Akhir Tahun

506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tingginya Angka Penularan Jelang Libur Akhir Tahun

Nasional
Irjen Napoleon Ungkap Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Azis Syamsuddin

Irjen Napoleon Ungkap Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Azis Syamsuddin

Nasional
RDP dengan Komisi X DPR, Kemenpan RB Beri Penjelasan soal PPPK 2019 yang Belum Juga Diangkat

RDP dengan Komisi X DPR, Kemenpan RB Beri Penjelasan soal PPPK 2019 yang Belum Juga Diangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X