Banyak Calon Kepala Daerah Petahana, Bawaslu Awasi Sejumlah Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo menyebut, pihaknya terus melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran aturan pilkada, terutama di daerah yang terdapat calon kepala daerah petahana.

Menurut Ratna, di pilkada tahun ini, terdapat banyak sekali calon kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dan berpotensi melakukan pelanggaran aturan.

"Langkah-langkah pencegahan dan pengawasan ini menjadi sangat penting karena di beberapa daerah yang diikuti oleh calon petahana, jadi dari 270 daerah ini kan ada kurang lebih 230 daerah yang diikuti oleh calon petahana," kata Ratna dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Satgas Pemkab Jember Pakai Atribut Calon Petahana, Pansus: Kami Sudah Berkali-kali Ingatkan...

Ratna mengungkapkan, petahana juga ada yang menjadi calon kepala daerah tunggal. Dari 25 daerah dengan calon tunggal, 23 di antaranya diikuti petahana.

Sementara, di daerah-daerah yang tidak terdapat calon petahana, peserta pilkada memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat, misalnya istri atau anak kepala daerah.

Oleh karenanya, di daerah-daerah itu, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota diminta fokus pada pencegahan dan pengawasan beberapa hal, yakni keterlibatan aparatur sipil negara hingga penggunaan fasilitas negara untuk menguntungkan calon kepala daerah tertentu.

"Kemudian, penggunaan program kegiatan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu," ucap Ratna.

Baca juga: Nomor Ponsel Calon Bupati Petahana di Pilkada Malang Diretas

Dari hasil pengawasan pihaknya, sejauh ini sudah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran soal hal-hal tersebut, misalnya mengganti pejabat daerah mendekati waktu penetalan pasangan calon kepala daerah.

Ada pula pelanggaran berupa pengunaan program kegiatan pemerintah untuk menguntungkan calon tertentu.

Ratna menyebut pihaknya telah menindaklanjuti sejumlah pelanggaran ini. Bahkan, di beberapa daerah Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi sanksi diskualifikasi untuk pasangan calon kepala daerah yang melanggar.